Baleg DPR RI-Pemerintah Sepakat RUU Ciptaker Disahkan Jadi UU

Baleg DPR RI-Pemerintah Sepakat RUU Ciptaker Disahkan Jadi UU
Kemnaker Terima Data 3 Juta Data Calon Penerima Subsidi Upah II
Menaker Ida Ajak Mahasiswa Kembangkan Softskill dan Akhlak

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disepakati pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Badan Legislasi DPR RI, Sabtu (3/10/2020) malam. Artinya, RUU ini segera menjadi UU setelah pengambilan keputusan pada Tingkat II Rapat Paripurna DPR-RI nanti.

Sebuah sejarah telah ditorehkan, untuk pertama kalinya Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) dilahirkan di Indonesia. Ini akan menjadi preseden pembuatan UU ke depan.

Beberapa isu-isu krusial diantaranya yaitu isu pembagian kewenangan pusat & daerah, isu jaminan produk halal, isu penyelenggaraan ibadah haji & umrah, & isu yang paling fundamental yaitu isu pers dan isu Pendidikan. Dan akhirnya, kedua isu fundamental (isu Pers dan Pendidikan) itu ditarik dari klaster RUU Ciptaker. Kemudian isu ketenagakerjaan yang pada akhirnya keputusan yang diambil oleh Panja adalah adil bagi pekerja & pengusaha.

Panja Baleg Omnibus Law telah menyelesaikan 82 undang-undang (UU) menjajdi 1 UU (Ciptaker).

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I dengan pemerintah di Jakarta pada Sabtu (3/10) malam mengemukakan bahwa RUU Cipta Kerja telah disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya.

Dalam rapat itu, tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetakan persetujuan mereka yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara, dua fraksi yang menyatakan menolak RUU Ciptaker tersebut yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. “Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga menjelang Rapat Paripurna,” kata Supratman seperti ditulis Antara.

Sebagai informasi, sampai 28 September 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Panja Omnibus Law yang terdiri dari Tim Ahli Baleg, Tim Ahli Pemerintah dan DPD-RI sudah terlaksana sebanyak 55 kali.

COMMENTS