DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP: Pilkada 2020 Tetap Digelar

DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP: Pilkada 2020 Tetap Digelar
Pelaksanaan Pilkada 2020 Dipastikan Tetap Berjalan Sesuai Jadwal
Mahfud MD: Tindak Tegas Calon Kepala Daerah Pelanggar Disiplin

Pemerintah dan DPR bersama tiga badan terkait penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) menyatakan tetap akan menggelar Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember. Tiga badan terkait pemilihan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pernyataan itu merupakan kesimpulan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat antara kelima lembaga tersebut hari ini, 21 September. Turut menjadi kesimpulan rapat adalah gelaran tersebut dilakukan dengan tetap adanya penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

Pelanggaran tersebut termasuk melibatkan banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.

“…maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RP menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dlilangsungkan,” tulis siaran pers kesimpulan rapat tersebut.

“…tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap Protokol Kesehatan Covid-19.”

Surat kesimpulan rapat itu ditandatangan oleh kelima pimpinan lembaga tadi. Kelimanya adalah Mendagri M. Tito Karnavian, Ketua Rapat Komisi II DPR-RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisioner KPR yang mengatasnamakan Ketua KPU Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Ketua DKPP Muhammad.

Berikut ini selengkapnya rilis kesimpulan rapat tersebut:

KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI II DPR-RI BERSAMA MENDAGRI, KETUA KPU, BAWASLU, DKPP

1. Mencermati seluruh tahapan yang sudah ada dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap Pelanggar Protokol kesehatan COVID-19.

2. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19, Komisi II DPR meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU No.10 Tahn 2020 tentang Perubahan atas PKPU No.6tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam, khususnya ditekankan pada pengaturan, diantaranya untuk:
a. Melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.
b. Mendorong terjadinya kampanye melalui memdia daring
c. Mewajibkan penggunaan masker, handsanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.
d. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3); UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya PAsal 14 ayat (1); UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Khususnya Pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khsususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218.
e. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap covid-19.
f. Pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.

3. Berdasarkan penjelasan Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yabg selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara BAwaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diintesifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti:
a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon
b. Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon
c. Tahapan Pengundian Nomor Urut
d. Tahapan Kampanye
e. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
f. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil

4. Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi NAsional KOmisi II DPR RI, Mendagri, KPU RI, Bawalu RI, dan DKPP RI bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tentang Status zona dan Resiko Covid 19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19.

 

 

COMMENTS