Kepemimpinan dan Manajemen Krisis Jokowi- Maruf Menangani Covid-19

Kepemimpinan dan Manajemen Krisis Jokowi- Maruf Menangani Covid-19
Ultah ke-59 Presiden Jokowi: Bekerja Melayani Rakyat Tanpa Pamrih & Demokratis
47,80% Masyarakat Memiliki Kepercayaan Tinggi terhadap Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

oleh Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE, M.Si, Dosen Universitas Fajar

Pandemi Covid-19: Krisis Kesehatan dan Krisis Ekonomi

Indonesia kini tengah berjuang melawan virus covid 19, bukan hanya di Indonesia namun negara-negara di seluruh penjuru dunia.

Tidak mudah bagi Indonesia menghadapi pandemi ini, sebagaimana data WHO (Maret 2020) menyatakan bahwa virus corona ini adalah darurat kesehatan dunia dan pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia termasuk yang tercepat yaitu 12 hari untuk mencapai 50 kasus pertama dan telah menyebar di berbagai daerah.

Virus Corona tentunya menjadi lawan tangguh yang tidak nampak baik bagi Indonesia sendiri maupun negara lain, sehingga ini menjadi tugas penting dan mendesak bagi Pemerintah agar melakukan antisipasi sesegera mungkin terhadap penyebaran Virus Corona.  

Pandemi ini merupakan sesuatu yang tidak pasti (uncertainty), bersifat turbulensi bahkan terlihat absurd (samar-samar). Pandemi Covid-19 tidak saja merusak derajat kesehatan bangsa, namun juga meluluhlantahkan tatanan ekonomi semua bangsa.

Pandemi dianggap sebagai “perfect storm” karena membawa dua krisis sekaligus, yakni: krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Pemerintah dituntut untuk menyelamatkan nyawa orang dan ekonomi sekaligus.

Meskipun pada faktanya, disatu sisi, kadang pemerintah diperhadapkan pilihan simalakama: pilih kesehatan, ekonomi hancur; pilih ekonomi, kesehatan dan nyawa masyarakat terancam.

Menjalin Kolaborasi Multipihak dengan Strategi Pentahelix

Pada situasi sulit ini memerlukan manajemen krisis yang handal. Kolaborasi dari semua pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui disiplin dan konsistensi untuk memutus rantai penyebaran dengan taat dan patuh pada protokol kesehatan covid 19.

Menangani krisis ini membutuhkan Manajemen Organisasi dan Pemimpin yang tegas, kepemimpinan yang tegas ini tentunya adalah Presiden sebagai Kepala Negara yang memiliki otoritas penuh bersama seluruh jajarannya dan Pemerintah.

Pekerjaan ini merupakan gotong royong kemanusiaan dan diperlihatkan melalui strategi pentahelix dalam rangka menangani covid 19, yaitu bagaimana metode ini membantu mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak dari berbagai sektor (lintas sektor) yang berfokus pada kolaboarasi antara pemerintah, para pemangku kepentingan, akademisi dan praktisi, komunitas bisnis, media dan seluruh lapisan masyarakat.

Metode ini cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia mengingat bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang juga cukup baik yaitu Kepercayaan (Trust), Norma (Norms) dan Jaringan (Networking).

Ini juga tentunya didukung oleh laporan Legatum Prisperity Index 2019 bahwa Indonesia masuk dalam lima besar negara yang memiliki modal sosial yang baik.

Kita berada dalam krisis multidimensi, penanganannya harus secara cepat dan komperehensif serta harus ditangani secara holistik sebab ini merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi.

Dalam perspektif manajemen, krisis ini merupakan resiko, resiko sama dengan peluang dan yang harus dilakukan adalah melihat peluang dalam resiko dengan menciptakan dan mengubah krisis menjadi peluang (Turning Crisis into Opportunity).

Sehingga untuk menghadapi ini pemerintah mengambil keputusan bahwa Prioritas Kabinet Indonesia maju hanya ada 3 yaitu kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan Dunia usaha, tentunya ini menjadi tanggung jawab paling besar adalah Presiden sebagai kepala Negara sekaligus Pemerintah.

Ini merupakan salah satu respon cepat dalam upaya menangani Covid-19 oleh kepemimpinan Presiden RI.  

Kebijakan Pemerintah: Hati-hati, Bukan Lamban

Ada persepsi sebagian kelompok yang menilai pemerintah lamban dan cenderung menarik ulur kebijakan. Sebetulnya, pemerintah tidak lamban dalam pengambilan kebijakan penanganan covid-19, namun cenderung berhati-hati.

Kita tidak dapat membayangkan jika pemerintah terlalu reaktif dalam menangani covid-19, tentu akan memicu kepanikan di tengah masyarakat.

Masyarakat akan membeli barang dalam stok banyak, pedagang menimbun barang, stok barang langka, harga naik di ambang batas normal, mobilisasi warga perkotaan ke wilayah pedesaan yang memicu penularan lebih luas di Indonesia.

Dalam situasi krisis pemerintah harus meyakinkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Meski dalam diam pemerintah tetap mengantisipasi segala kemungkinan yang muncul dari dampak pandemi Covid-19 dengan berbagai skenario. 

Tentunya pemerintah dalam mengambil kebijakan telah melakukan kalkulasi agar penanganan bisa dilakukan secara tepat berdasar pada data-data valid melalui mapping yang baik di lapangan, melakukan koordinasi, mengambil keputusan kemudian membuat skenario penanganan melalui kebijakan yang tepat tentunya melalui Jaring Pengaman Sosial seperti subsidi listrik PLN, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa dan lain-lain.

Manajemen Kepempinan Situasional: Bukan Kebijakan Plin-Plan Tapi Kebijakan Adaptif

Manajemen krisis membutuhkan kepemimpinan (leadership) yang tangguh bahwa dalam situasi ini pemimpinlah yang menentukan gerak langkah, pemimpinlah yang berada di garda terdepan, pemimpinlah yang harus yang tegas dan tentunya ini yang perlu dilakukan oleh Presiden sebagai pemimpin yang memiliki otoritas.

Presiden RI saat ini menerapkan strategi kepemimpinan yang efektif melalui Moral Leadership, Rule of Law Leadership, Informational Leadership, Operational Leadership dan Institutional Leadership.

Namun di tengah situasi yang penuh kekacauan dan tekanan akibat krisis ini, juga dibutuhkan gaya kepemimpinan situasional.

Menurut Hersey dan Blanchard, gaya kepemimpinan situasional merupakan gaya kepemimpinan yang variatif menyesuaikan dari satu situasi ke situasi lain dan pada kondisi tertentu pemimpin harus menyesuaikan diri dengan kondisi dalam pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan tersebut, kita bisa memahami ketika beberapa kebijakan pemerintah terkait Covid-19 mengalami perubahan atau penyempurnaan, seperti perubahan istilah new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru, termasuk dikeluarkannya Perpres terbaru No.82/2020 tentang komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sebab fakta berubah, maka kebijakan harus berubah. Itulah inti dari kepemimpinan situasional.

Selanjutnya yang harus dilakukan Presiden Jokowi adalah mendelegasikan wewenangnya kepada orang-orang yang tepat untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan penting yang juga memiliki kewenangan atas pekerjaannya dengan mengeleminasi birokrasi.

Kebijakan ini harus terorganisir dengan baik, tersistem dan dipimpin oleh Presiden secara langsung hingga ekseksusi implementasi terlaksana dengan baik.

Sekali lagi bahwa pandemi ini menggiring kita semua untuk bersama-sama menghadapinya, semua pihak harus sama-sama bekerja keras secara holistik menangani ini, menciptakan sinergi peran dengan tetap mengacu pada landasan aturan, peran kepemimpinan efektif melalui gaya situasional bahwa Presiden harus tegas serta strategi pentahelix yang di back-up oleh regulasi yang kuat dan gotong royong kemanusiaan yang krusial.

COMMENTS