Pemerintah Revisi APBN 2020 Demi Percepatan Penanganan Covid-19

Pemerintah Revisi APBN 2020 Demi Percepatan Penanganan Covid-19
Presiden Jokowi: Percepat Realisasi Belanja Daerah
Presiden: Rata-Rata Kasus Aktif Indonesia Lebih Rendah dari Dunia

Pemerintah baru merilis Peraturan Presiden (Perpres) No.72 Tahun 2020 sebagai revisi atas Perpres 54/2020 yang bertajuk Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah meningkatkan anggaran belanja negara menjadi Rp 2.739,16 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.975,24 triliun, sudah termasuk tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 Rp 358,88 triliun.

Anggaran belanja itu sudah termasuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 763,92 triliun, termasuk belanja penanganan Covid-19 Rp 5 triliun.

“Revisi dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh Covid-19 dan mencerminkan fleksibilitas dan adaptivitas kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan pemerintahan demi menghadapi pandemi tersebut,” ujar Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden.

Menurut dia, pemerintah berharap revisi APBN 2020 tersebut mendorong terealisasinya terobosan dan percepatan penanganan pandemi Covid-19 seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan selama sepekan terakhir.

Fleksibilitas dan adaptivitas kebijakan pemerintah itu, lanjutnya, dilakukan dengan memperhatikan dinamika penanganan Covid-19 di masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat terutama pada dua arah, yaitu dari sisi suplai dan permintaan (konsumsi).

“Pemerintah juga berkomitmen mengeluarkan seluruh daya dan upaya untuk mempercepat pelaksanaan, eksekusi, dan evaluasi program kebijakan penanganan Covid-19, kebijakan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan terkait kondisi menghadapi pandemi yang sudah berjalan, secara beriringan.”

Anggaran belanja dalam rencana revisi APBN itu juga merevisi anggaran belanja dalam APBN 2020, pemerintah juga merevisi anggaran lain yaitu anggaran pendapatan menjadi Rp 1.699,94 triliun, anggaran pembiayaan menjadi Rp 1.039,21 triliun, dan defisit menjadi Rp 1.039,2 triliun.

COMMENTS