Dewan Pers: Pelajaran Berharga, Pemberitaan Putusan PTUN Internet Papua

Dewan Pers: Pelajaran Berharga, Pemberitaan Putusan PTUN Internet Papua
IMTSI: Jawa Sentris Picu Kesenjangan, Dorong Pembangunan Indonesia Sentris
Presiden: Jadikan Momentum Krisis untuk Lahirkan Lompatan Besar

Kasus kesalahan pemberitaan oleh media terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutus pemerintah bersalah, merupakan pelajaran berharga bagi segenap insan pers Indonesia.

Putusan itu terkait dengan tindakan Presiden dan Menkominfo memperlambat atau memutus akses internet di Papua ketika terjadi kerusuhan pada 2019 lalu.

Pelajaran berharga tersebut, menurut Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, tuturnya, bahwa akurasi data, konfirmasi sumber kunci, dan uji kebenaran informasi adalah prinsip fundamental yang harus senantiasa mendasari kerja-kerja jurnalistik.

Prinsip tersebut khususnya terkait dengan kepentingan publik dan nama baik orang per orang.

Dia mengatakan bahwa Dewan Pers menghimbau agar dalam berbagai situasi, kerja-kerja jurnalistik harus senantiasa bertumpu pada upaya verifikasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

“…menjaga nama-baik pers profesional dan untuk menghindarkan media dari tuduhan terlibat dalam skenario politik tertentu, perlu kiranya segera dikoreksi kecenderungan menyajikan berita dengan judul dan isi yang kurang-lebih seragam pada media-media yang berbeda,” ujar Muhammad Nuh dalam rilis Dewan Pers tertanggal 12 Juni.

Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat tentang pemberitaaan sejumlah media siber (online) terkait keputusan PTUN bernomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tertanggal 3 Juni 2020.

Sebagaimana telah diketahui bersama, PTUN memutuskan tindakan Presiden dan Menkominfo memperlambat atau memutus akses
internet di Papua ketika terjadi kerusuhan di provinsi tersebut tahun 2019 adalah melanggar hukum.

Presiden dan Menkominfo diputuskan harus membayar biaya perkara Rp 475.000. Putusan PTUN tersebut tidak memerintahkan Presiden dan menkominfo untuk meminta maaf kepada masyarakat.

Namun, berbagai media memberitakan bahwa PTUN memerintahkan Presiden dan Menkominfo untuk meminta maaf kepada masyarakat.

Pada tanggal 10 dan 11 Juni 2020, Dewan Pers mengundang 33 media massa siber untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

Dalam Forum Klarifikasi ini, masing-masing media menjelaskan upaya mereka untuk melakukan verifikasi. Misalnya dengan mengakses dokumen petitum penggugat di website PTUN tanpa menyadari bahwa petitum tersebut telah diperbaharui oleh penggugat serta berbeda dengan amar putusan PTUN.

Mohammad Nuh mengatakan Dewan Pers memahami media massa, khususnya media siber bekerja berdasarkan pertimbangan kecepatan penyampaian informasi.

Meskipun demikian, ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik tidak boleh diabaikan, terutama sekali untuk menjaga akurasi berita dan menghindari kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pemberitaan media untuk tujuan partikular.

Dewan Pers, lanjutnya, menilai kesalahan dalam pemberitaan Putusan PTUN murni masalah lemahnya profesionalisme media. Dewan Pers tidak menemukan unsur-unsur politis di dalamnya.

Sejauh media yang melakukan kesalahan pemberitaan tersebut telah melakukan koreksi sesuai dengan peraturan yang ada dan telah meminta maaf atas kesalahan tersebut, Dewan Pers menganggap masalahnya telah selesai.

Untuk pemberitaan yang keliru tersebut, secara umum masing-masing media mengakui kesalahan yang terjadi dalam proses pemberitaan tersebut, yakni penggunaan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci sehingga melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi.

Masing-masing media menyesali kesalahan ini. Beberapa media bahkan telah meminta maaf atas kesalahan tersebut dalam koreksi berita yang dipublikasikan tidak lama setelah kesalahan pemberitaan terjadi.

COMMENTS