Ini Kebijakan Stimulus Lanjutan OJK untuk Bank Umum dan BPR-BPRS

Ini Kebijakan Stimulus Lanjutan OJK untuk Bank Umum dan BPR-BPRS
Desember 2020, Pemerintah Optimistis Target Realisasi PEN Capai 100%
Alokasi Pemulihan Ekonomi 2021 Rp356,5 Triliun

OJK baru menerbitkan Kebijakan Stimulus Lanjutan, salah satu rangkaian kebijakan OJK untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap sektor keuangan, khususnya sektor riil dan UMKM.

Tujuan dari kebijakan lanjutan tersebut adalah untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterbitkan pemerintah guna menyikapi penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada kegiatan ekonomi.

Kebijakan kali ini menyasar relaksasi bagi bank umum konvensional dan syariah serta bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Beberapa poin kebijakan relaksasi bagi bank umum adalah:

A. Pelaporan/perlakuan atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid-19).

  1. Dalam pelaporan ke SLIK, kolom sifat kredit dimasukkan “1= kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, dan kolom keterangan diisi “Covid-19”.
  2. Dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah atau loan at risk (LAR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
  3. Persetujuan restrukturisasi memperhatian prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.

B. Penyesuaian implementasi ketentuan perbankan selama relaksasi.

  1. Kewajiban pemenuhan capital conservation buffer dalam komponen modal sebesar 2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 ditiadakan sampai 31 Maret 2021.
  2. Penilaian pemenuhan liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR) bagi bank BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing harus dipelihara serendah-rendahnya sebesar 85% sampai 31 Maret 2021. Bank wajib menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100% paling lambat 30 April 2021.
  3. Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sampai 31 Maret 2021. Setelah tenggat waktu itu, penilaian kualitas AYDA kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa memperhitungkan periode relaksasi.
  4. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan oleh bank tahun 2020 dapat kurang dari 5% biaya SDM.

C. Penundaan implementasi Basel III Reforms, termasuk ATMR untuk risiko operasional, ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko pasar, dan credit valuation adjustment (CVA) ditunda menjadi 1 Januari 2023. Dalam perhitungan Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sampai dengan periode data Desember 2022, bank masih mengacu pada ketentuan mengenai ATMR yang saat ini berlaku.

Beberapa poin kebijakan relaksasi bagi bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah:

  1. BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5% atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.
  2. Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana Antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30% dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.
  3. Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret
  4. Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan
    periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa memperhitungkan periode relaksasi.
  5. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5% anggaran biaya sumber daya manusia.

COMMENTS