Direktorat Jenderal Pajak Wajibkan Netflix, Spotify, Zoom untuk Bayar PPN 10%

Angkasa Pura II Punya Solusi 6 Sebab Penunda Terbang
Masuki Tahap Uji Klinis Fase 3, Bukti Vaksin Covid-19 Aman

Sejumlah perusahaan over the top seperti Netflix, Spotify hingga Zoom harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari hasil penjualannya. Ketentuan ini dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi semua perusahaan over the top yang menjual jasanya di Indonesia.

Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak mengatakan, penarikan PPN terhadap perusahaan digital tersebut dilakukan agar tercipta keadilan (level playing field) bagi perusahaan yang tercatat sebagai subjek pajak dan selama ini taat membayar pajak ke pemerintah.

Menurutnya, pemungutan PPN dilakukan untuk semua produk yang dikonsumsi baik barang dan jasa yang diperjualbelikan di Indonesia baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Semuanya dipungut pajaknya melalui daerah pabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Bahkan, UU PPN ini dikatakan sudah ada sejak 1983 yang berarti, seluruh barang dan jasa yang dijual di Indonesia harus dibayar PPN nya oleh konsumen yang menikmatinya yang ditagih oleh badan usaha tersebut.

“Jadi barang dan jasa yang berasal dari dalam atau luar Indonesia, sejak UU PPN ada tahun 1984 mulai berlaku 1 Januari, sebetulnya sudah dikenakan PPN,” ucapnya saat berbincang dengan Staf Ahli Bidang Pengawas Pajak Nufransa Wira Sakti yang dikutip Selasa (2/6/2020).

Namun, pada saat UU tersebut ditetapkan, tidak ada yang menduga akan ada barang yang dijual tanpa bentuk atau digital mengikuti perkembangan zaman. Sehingga saat ini dibuat aturan untuk penarikannya pajak barang yang dijual secara digital melalui Perppu nomor 1 tahun 2020.

“Nah, kalau barangnya yang nggak kelihatan, seperti saya nonton tv, atau nonton film, lalu saya play online film tertentu, saya bisa nonton di rumah, nah barangnya kan tidak lewat gate kepabeanan,” kata dia.

Adapun melalui Perppu nomor 1 tahun 2020 tersebut, pemerintah memiliki izin untuk menarik pajak dari barang digital yang berasal dari luar negeri dan di jual di Indonesia. Lalu aturan tersebut juga telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 48 tahun 2020 yang mengatur tata cara pemungutan pajak digital.

“Jadi UU hanya mengizinkan, walaupun dia (perusahaan) di luar negeri,” tambahnya.

Suryo menjelaskan, dengan penarikan ini dilakukan maka semua perusahaan digital luar negeri yang berjualan di Indonesia harus membayar pajaknya. Artinya, semua pelanggan perusahaan digital tersebut harus membayar PPN 10% atas barang dan jasa yang dikonsumsinya.

“Kalau bahas UU PPN pasti (penambahan biaya ke pelanggan), karena PPN dikenakan 10% dari harga jual. Tapi penambahan harga itu tergantung perusahaan (penjual barang dan jasa) tersebut. Apakah ia mau menanggung pajaknya sehingga harga tidak bertambah, tapi disatu sisi penghasilan perusahaan mengalami pengurangan,” kata dia.

COMMENTS