2 Menteri Serahkan Bansos Presiden ke Pekerja Ter-PHK

2 Menteri Serahkan Bansos Presiden ke Pekerja Ter-PHK
Kemnaker-Kemendes Bangun 1.000 Sanitasi dan MCK di Desa
Menaker Serahkan Bantuan Padat Karya ke 25 Kelompok Tani


Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan bantuan sosial (bansos) sembako Presiden RI kepada pekerja/buruh ter-PHK dan dirumahkan wilayah Jabodetabek, Rabu (17/6/2020) di Kantor Kemnaker.

Prosesi serah terima ini dilakukan oleh Menaker dan Mensos kepada 13 perwakilan serikat pekerja/buruh.

Ke-13 serikat itu terdiri dari K-Sarbumusi, FSPPG K-Sarbumusi, FSPPI K-Sarbumusi, FPPPP K-Sarbumusi, SP SIBM K-Sarbumusi, FSB Bandara Indonesia, dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (Hotel Restoran, Plaza, Apartement, Retail, Katering, dan Pariwisata Indonesia).

Serikat pekerja lain adalah PPMI, SP Cleaning Service, SP PT Megah Nusantara Perkasa, Pekerja Sektor Jasa dan Pelayanan, LKK PBNU, dan Pekerja Non-Serikat Pekerja.

Menaker Ida menyatakan bahwa penyerahan bansos ini merupakan wujud perhatian pemerintah kepada pekerja/buruh yang ter-PHK dan dirumahkan.
 
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menaker Ida.
 
Menurut Menaker Ida, pekerja/buruh merupakan kelompok yang paling terkena dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kemnaker per 27 Mei 2020, sektor formal pekerja/buruh yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 dan yang terkena PHK sebanyak 380.221. Sementara jumlah terdampak Covid-19 di sektor informal sebanyak 318.595. Jadi totalnya berjumlah 1.757.464 pekerja/buruh.
 
Selain itu, lanjutnya, terdapat sekitar 100.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kontrak kerja dan sisanya habis. Jumlah tersebut disebutnya akan terus bertambah sampai Agustus 2020.

Sementara itu, calon PMI yang pemberangkatannya ditunda mencapai 30.000.
 
Ia melanjutkan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 bagi pekerja/buruh ter-PHK dan dirumahkan. Di antara langkah yang dilakukan melalui program Kartu Prakerja yang dilaksanakan Kemnaker.
 
“Salah satu misalnya program Kartu Prakerja yang desainnya tidak hanya untuk peningkatan kompetensi, tetapi juga ada social safety net-nya,” ucapnya.
 
Menaker menambahkan, dampak yang menimpa pekerja/buruh, khususnya pekerja/buruh di sektor pariwisata, sudah sejak awal merebaknya Covid-19.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebutuhannya pun tidak hanya terkait peningkatan kompetensi pekerja/buruh, tetapi juga bagaimana agar mereka tetap bisa survive.
 
“Jadi kami mengerti sekali bagaimana temen-temen serikat pekerja, serikat buruh yang didalamnya temen-temen buruh menghadapi pandemi ini,” ungkapnya.
 
Sementara Mensos Juliari Batubara mengaku sangat senang dapat bekerja sama dengan Kemenaker. Ia menyakini, Kemnaker termasuk kementerian yang sangat sibuk dalam merespons pandemi Covid-19.
 
“Pada saat pandemi Covid-19 kami sangat paham. Begitu Bu Menteri nelpon saya, saya langsung menyanggupi karena kalau melalui Kementerian Ketenagakerjaan, kami yakin bantuan ini tidak akan salah sasaran,” kata Juliari.
 
Mensos mengaku selalu membuka ruang kepada Kemnaker apabila masih terdapat data tambahan untuk penerima bansos yang dianggap kurang mampu. Melalui sinergi kedua pihak, ia percaya bantuan dapat tersalurkan dengan baik.
 
“Mudah-mudahan bantuan sembako Presiden RI ini bermanfaat bagi yang menerimanya, khususnya bagi teman-teman yang mewakili, minimal (dapat) meringankan kehidupan sehari-hari selama masa pandemi covid ini,” ucapnya.

COMMENTS