UU Kebijakan Keuangan Covid-19 Diresmikan DPR

UU Kebijakan Keuangan Covid-19 Diresmikan DPR
Impor Barang Penanggulangan Covid-19 Bisa Diperoleh Bebas Biaya, Ini Syarat & Ketentuannya
Pendaftaran Karu Pra Kerja Gelombang 4 Dibuka 26 Mei

DPR menyetujui peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU). Keputusan ini diambil mayoritas fraksi di DPR.

Sebelumnya, pemerintah menjelaskan maksud dan tujuan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini, bahkan sudah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR. Tercatat hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak namun hal tersebut tidak mengubah keputusan Perppu menjadi UU.

“Dalam pandangan mini fraksi ada 8 fraksi setuju dan 1 fraksi PKS menyatakan menolak. Apakah RUU Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

“Setuju,” jawab para anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna.

Usai menyetujui anggota dari Fraksi PKS pun ada yang mengajukan interupsi, namun Puan meminta kepada Ecky Awal Mucharam untuk menunggu hingga seluruh agenda rapat berjalan.

Perlu diketahui ada enam agenda yang dibahas dalam rapat paripurna, yaitu pertama, penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN tahun anggaran 2021.

Kedua, pembicaraan tingkat Il/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Ketiga, pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keempat, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul Inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dilanjutkan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Kelima, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Badan Legislasi DPR RI tentang Haluan Ideologi Pancasila, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Keenam, pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

“Saya harapkan interupsi dilakukan setelah semua agenda berjalan semua, karena masih ada yang kita sampaikan,” kata Puan.

Dengan keputusan itu, maka DPR menyetujui pemerintah melebarkan defisit APBN 2020 menjadi 5,07% terhadap PDB. Pemerintah juga harus mencari pembiayaan sekitar Rp 852 triliun untuk menutupi defisit anggaran.

COMMENTS