THR PNS dan Pegawai Non-PNS Siap Dibayarkan, Kecuali Pejabat dan Pimpinan

THR PNS dan Pegawai Non-PNS Siap Dibayarkan, Kecuali Pejabat dan Pimpinan
Penjualan Ritel, Salah Satu Indikator Ekonomi Membaik
5 Peraturan OJK untuk Tangani COVID-19

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 telah terbit. Aturan ini berisi tentang pemberian THR bagi PNS, TNI, Polri, hingga Pegawai Non-PNS dan Penerima Pensiunan serta Tunjangan.

“Tunjangan Hari Raya Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya,” demikian bunyi Pasal 6 PP tersebut yang dikutip CNBC Indonesia, Selasa (12/5/2020).

Sementara, penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat diberikan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, paling banyak meliputi:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Dalam Pasal 15 tertuang juga kapan pencairan THR tersebut.

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Meskipun demikian, ada golongan PNS yang tidak mendapatkan THR, yaitu secara umum adalah pejabat dan pimpinan lembaga.

Mengacu pada PP yang sama, DDTC.co.id mencatat jabatan yang tidak mendapatkan THR antara lain pejabat negara (kecuali hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan jabatan kolonel ke bawah di MA); wakil menteri; pimpinan tinggi atau setara di PNS, TNI, dan Polri.

Jabatan fungsional ahli utama atau setara di PNS, TNI, dan Polri juga tidak mendapatkan THR. Kemudian, dewan pengawas BLU; dewan pengawas LPP; staf khusus kementerian; hakim ad hoc; dan anggota DPRD.

Demikian pula pimpinan LNS dan LPP, pejabat pengelola BLU, atau setara; PNS, TNI, Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara; dan PNS, TNI, Polri yang tengah bertugas di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

COMMENTS