Presiden Jokowi Tegaskan Hingga Saat Ini Tidak Ada Pelonggaran PSBB

Gubernur Khofifah: Lumajang, Ngawi, Blitar, dan Madiun Sudah Jadi Zona Kuning
Presiden Jokowi Siapkan Sejumlah Upaya Mitigasi Dampak Covid-19 untuk UMKM

Pada 18 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (2020).

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 via telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5/2020).

“Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun, saat ini pemerintah sedang mengkaji skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Penentuan ini pastinya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan.

“Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” ujarnya.

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menginstruksikan Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Presiden juga mengingatkan bahwa transportasi yang berkaitan dengan sejumlah urusan logistik dan keperluan esensial lainnya harus tetap berjalan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” pungkasnya.

Untuk pengendalian Covid-19 di tingkat daerah, Presiden Joko Widodo juga meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa.

Bali merupakan salah satu daerah yang melakukan penanganan optimal di tingkat desa dengan adat desa yang memiliki kearifan lokal dan dinilai dapat membuat masyarakat untuk merasa terikat dan membatasi pergerakan di tengah pandemi.

“Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah,” tutur Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri. Hal tersebut setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang baru-baru ini ditemukan.

“Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana,” tambahnya.

COMMENTS