Presiden Jokowi Bahas Evaluasi Penerapan PSBB dalam Rapat Terbatas via Video Conference

Presiden Jokowi Bahas Evaluasi Penerapan PSBB dalam Rapat Terbatas via Video Conference
Presiden Bahas Antisipasi Kebutuhan Pokok Lewat Video Conference 28 April 2020
Presiden Jokowi Beri 4 Arahan Soal Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

Selasa, 12 Mei 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan Rapat Terbatas via video conference terkait evaluasi pelaksanaan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Istana Merdeka, DKI Jakarta.

Hingga saat ini, sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan PSBB. Sementara itu, provinsi atau kota/kabupaten yang belum melaksanakan PSBB juga memakai cara lainnya yang juga membuahkan hasil.

Pertama, Presiden ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten, dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang menerapkan PSBB maupun tidak.

Berdasarkan data kasus baru sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya, hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda. Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual/konsisten tetapi tidak drastis. Namun, juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif. Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi: ada apa, kenapa.

Kedua, bahwa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat, 7 provinsi lainnya masih non-PSBB.

Maka dari itu, perlu evaluasi baik provinsi/kabupaten/kota yang tidak memberlakukan PSBB tapi juga menjalankan kebijakan physical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Oleh sebab itu, harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat, disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing.

Ketiga, mengenai manajemen pengendalian PSBB juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Ini berarti bersifat aglomerasi, penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya menjadi terpadu. Misalnya seperti yang sudah dilakukan Jabodetabek, ini saling kait-mengait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik.

Keempat, berdasarkan data Gugus Tugas 70 persen kasus positif terdapat di Pulau Jawa. Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga terjadi di Jawa.

Untuk itu, Presiden meminta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian COVID-19 di 5 provinsi di Pulau Jawa agar betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu 2 minggu ke depan ini. Diharapkan, kesempatan dapat dilaksanakan sampai Lebaran, dan harus betul-betul dimanfaatkan.

Poin terakhir, mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB.

COMMENTS