Perppu Covid-19 Disahkan, Dukungan Parlemen Tangani Pandemi

Perppu Covid-19 Disahkan, Dukungan Parlemen Tangani Pandemi
Data Kenaikan Covid-19 Mereda, Pasar Keuangan Positif
Mari Elka Pangestu Jadi Direktur Pelaksana World Bank

DPR telah menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penanganan dampak Covid-19 untuk menjadi UU, hari ini, Selasa (12/5) sore.

Meski disetujui, DPR memberikan sejumlah catatan. Ada 8 fraksi yang menerima dan memberi catatan, misalnya saja terkait kekebalan hukum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sementara Fraksi PKS sama sekali menolak.

Jika kita merefleksikan kembali ke belakang, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 merupakan langkah tepat di tengah kondisi ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir dan tidak menentunya skala kerusakan yang bakal ditimbulkan. 

Beleid yang diberi nama Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) in akan memberi wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kemenkeu hingga Lembaga Penjamin Simpanan mengambil langkah yang diperlukan.

Lembaga tersebut bertanggungjawab untuk bertindak secara terukur demi menjaga kondisi perekonomian kita agar tidak terjun bebas ke jurang yang lebih dalam bernama resesi. Langkah-langkah lugas dan akurat di bidang ekonomi diharapkan mampu menjaga bangsa ini dari keterpurukan sosial ekonomi akibat pandemi.

Langkah presiden terbilang berani. Di titik ini kita harus mendukung presiden dengan melihat alasannya mengeluarkan Perppu, dia ingin memastikan negara kita, tidak bernasib sama seperti negara berkembang lain yang telah sempoyongan mengurusi rakyatnya dampak dari lambatnya menerapkan kebijakan strategis. 

Di sisi hukum sendiri, judicial review yang sedang berjalan patut disambut baik sebab cara-cara kita berdemokratis ternyata terjaga meski di situasi darurat seperti sekarang. Negara seyogyanya memang harus terus menjunjung tinggi keterbukaan dan transparansi kepada setiap elemen masyarakat. 

Kembali kepada Perppu pertama di tahun 2020 ini. Sebelum disahkan sebenarnya, Perppu telah memantik reaksi keras dari masyarakat biasa hingga legislatif, beberapa anggota DPR yang notabene partainya mendukung pemerintah bahkan berulang kali mengkritik presiden secara terbuka di media. 

Saya akan coba membedah satu aspek, mengapa Perppu ini ditolak meski menurut saya merupakan langkah yang amat diperlukan. Aspek yang paling mendasar sehingga penerbitan Perppu ini dikritik ialah pertama, alasan kegentingan yang memaksa dan kedua, potensi berujung pada laku  abuse of power sebab pengambil kebijakan menjadi kebal pada hukum.

Seperti kita ketahui penerbitan Perppu merupakan hak prerogatif Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden. Pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan Perppu dengan berpatokan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat objektif sebagai parameter adanya ‘kegentingan yang memaksa’ bagi Presiden menetapkan Perppu yakni; Pertama, Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Ketiga, Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pertanyaan yang paling pertama dimunculkan ialah apakah ada kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan Perppu semacam ini? Jawaban saya ialah ya! Sebab untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini tidak lagi bisa dengan aksi biasa biasa saja.

Dari kacamata para ekonom, jika pandemi ini tidak segera berakhir di tahun 2020 maka sendi sendi perekonomian kita akan terlepas satu per satu. Hal ini akan membuat ekonomi nasional ambruk dan butuh waktu bertahun tahun untuk kembali pulih sediakala. Sector riil yang jadi penyumbang tenaga kerja terbesar saat ini yaitu 150 juta orang tengah menghadapi masalah serius akibat PHK dan minimnya aktivitas ekonomi.

Sektor konsumsi yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi pasti akan terdampak sebab masyarakat kelas mengengah ke atas akan menabung untuk menghadapi kondisi yang serba tidak pasti ini. Alih alih berinvestasi, mereka hanya akan mengendapkan dananya atau bahkan mengamankan dana mereka dari bank.

Olehnya itu, secara yuridis, pemerintah dalam hal ini presiden telah memenuihi aspek kegentingan yang memaksa. Melihat eskalasi korban pandemi covid ini di Indonesia dan situasi sosial ekonomi yang mulai berdampak ke berbagai sektor, maka tidak menjadi suatu hal yang cacat secara prosedural berdasarkan hukum positif .

Salah satu hal yang diperlukan dari Perppu ini ialah pemberian kewenangan bagi Pemerintah agar dapat melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBN tahun 2020. Melalui realokasi dan refocusing yang bersifat segera maka diharapkan dapat lebih cepat menahan dan memulihkan ekonomi. 

Saat ini, seluruh negara di dunia termasuk Indonesia harus fokus pada tiga aspek yaitu menyelamatkan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat, menyediakan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi segera mungkin. Sehingga fokus kemudian diwujudkan dalam belanja tambahan dengan total sebesar Rp 405,1 triliun.

Hanya saja melalui beleid ini pemerintah nantinya jangan hanya berfokus pada bantuan ekonomi untuk ‘kelas bawah’ saja, pikirkan kelas menengah ke atas yang kini mulai terimbas usaha maupun investasinya. Mereka para orang kaya ini memegang peranan penting dalam membuka lapangan pekerjaan dan menopang konsumerisme tadi.

Bukan Hal Baru

Persoalan kedua yang dipermasalahkan di Perpu ini dianggap akan memberi kekebalan hukum kepada eksekutif, ditakutkan akan terjadi pelanggaran hukum seperti kasus bank Century yang lalu. 

Hal itu tercantum pada Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

Namun, jika kita perhatikan ketentuan tersebut bukan merupakan amanah untuk memberi kekebalan absolut. Jika ditelisik dalam ketentuan tersebut mereka yang melaksanakan dengan itikad tidak baik serta menerapkan tindakan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, maka dapat dijerat dengan pasal lain dan dapat dituntut secara hukum.

Lagi pula ada kekebalan hukum seperti ini bukanlah barang baru. Kita tidak boleh lupa bahwa DPR memiliki kekebalan serupa. Upaya perlindungan hukum kepada otoritas yang berwenang dalam pengambilan kebijakan sesuai undang-undang sudah tercantum juga telah tercantum dalam UU yang lain, Tercatat ada tiga UU lain selain UU KUHP. 

Pertama yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPSK). Dalam Pasal 48 ayat 1 UU disebutkan bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang PPSK. Hal ini untuk melindungi secara hukum kebijakan yang diambil dalam kondisi krisis yang tentu saja tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. 

Yang kedua adalah UU Pengampunan Pajak atau lebih dikenal denggan Tax Amnesty. Dalam pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun itikad baik dijelaskan apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. 

Ketiga adalah imunitas anggota DPR dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPD (UU MD3). Perlindungan hukum bagi anggota DPR disebutkan dalam pasal 224 UU ayat 1 yaitu: Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. 

Mari kita sama-sama mengawal pelaksanaan undang-undang baru ini agar tidak melenceng dari  itikad awal untuk menjaga masyarakat dari keterpurukan akibat pandemi. 

*Penulis adalah Akhmad Dani

Peneliti di Indonesia Development Engineering Consultant. (IDEC)

COMMENTS