Optimisme di Masa Pademik Corona: Menyelamatkan Hidup dan Kehidupan Ekonomi Bangsa

Optimisme di Masa Pademik Corona: Menyelamatkan Hidup dan Kehidupan Ekonomi Bangsa
Pemerintah Bebaskan Cukai Etil Alkohol sebagai Bahan Penolong Atasi COVID-19
Kemampuan Testing Spesimen Meningkat Melebihi 40 Ribu Perhari

Bukan Lockdown Tapi Pembatasan Sosial Berskala Besar

Covid-19 telah ditetapkan sebagai penyakit pandemik. Persebaran hampir meliputi ¾ negara di dunia. Tak luput pula, negara maju dengan fasilitas kesehatan nomor satu: RRT, Amerika serikat, Italia, Prancis, Spanyol dan Jerman kewalahan mengendalikan persebaran virus Corona. Sebagian besar memilih opsi lockdown untuk menghentikan persebaran dan penularan virus korona. Namun kebijakan ini memiiki efek samping: “panic buying” memicu kelangkaan barang kebutuhan pokok dan mobilisasi penduduk dari daerah perkotaan menuju kawasan sub-urban yang justru memperluas resiko penularan virus corona. Efek paling mengerikan dari opsi lockdown adalah lumpuhnya kegiatan ekonomi. Kelompok yang paling menderita dari lockdown ini adalah kelompok pekerja informal dengan hidup dari upah harian dan tidak memiliki tabungan. Kekhawatiran ini pernah diungkapkan Perdana Menteri Pakistan, “Dengan lockdown, kita mungkin telah menyelamatkan orang dari virus korona. Tapi pada akhirnya, kita juga akan menemukan banyak orang mati kelaparan”.

Atas pertimbangan itu, mungkin dapat  dipahami mengapa pemerintah Indonesia tidak memilih opsi kebijakan  lockdown. Mengkampanyekan secara masif social distancing -jaga jarak, memakai masker apabila terpaksa keluar, bekerja dari rumah- dan  perilaku hidup bersih dan sehat -cuci tangan, olah raga, minum vitamin C dan E dan gizi seimbang- lebih diutamakan. Anjuran ini, sebetulnya, telah diketahui dan dipahami banyak orang, namun dipatuhi sedikit orang.

Dua minggu setelah 2 kasus penderita covid-19 ditemukan, jumlah penderita covid-19 bertambah rata-rata  100 per hari, bahkan pada bulan april tambahan penderita covid-19, meningkat rata-rata 300 orang per hari di seluruh Indonesia. Pada hari ini, Kamis, 16 April kita patut bersyukur karena jumlah yang sembuh 548 orang, lebih banyak daripada jumlah yang meninggal 496 orang. Pemerintah menawarkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk intervensi pemerintah memaksakan “social distancing”. Kebijakan PSBB merupakan jalan tengah  untuk menyudahi perdebatan lockdown, pembatasan wilayah dan kepatuhan masyarakat pada prinsip hidup social distancing. PSBB pada prinsipnya membatasi mobilitas penduduk dengan meliburkan sekolah, kampus dan sebagian perkantoran, membatasi jam operasional toko, pusat perbelanjaan kebutuhan pokok dan transportasi umum. Membatasi kegiatan keagamaan yang menghadirkan banyak orang. Disaat yang sama pemerintah daerah mesti memetakan kelompok terdampak kebijakan PSBB terutama kelompok miskin. Ini dimaksudkan agar kelompok masyarakat ini dijamin kebutuhan pokoknya selama pemberlakuan PSBB. Dengan kebijakan PSBB ini, mobilitas masyarakat terbatas, resiko penularan semakin rendah, tapi pada sisi lain, kegiatan ekonomi tetap jalan pada skala terbatas.

Langkah Cepat Tanggap Mengatasi Covid-19

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat dituntut lebih agresif dan cepat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana penanganan penanggulangan penyakit covid-19. Meski sedari awal, pemerintah telah  menyediakan 100 rumah sakit rujukan covid-19 pada 34 propinsi, pemesanan obat avigan dan chloroquine, alat rapid test, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlit berkapasitas 3000 tempat tidur dan Rumah Sakit penanganan penyakit menular di pulau galang berkapasitas 1000 tempat tidur. Namun itu belum cukup mengingat persoalan terbesar pelayanan pasien covid-19 adalah ketersediaan Alat Pelindung Diri, masker dan sanitizer untuk petugas medis.

Pembiayaan penanganan covid-19 di bulan berikutnya akan terus bertambah banyak, seiring bertambahnya pasien covid-19. Pada saat yang sama, pemerintah mesti menyiapkan bantalan jaringan pengaman sosial bagi orang-orang terdampak melemahnya kegiatan ekonomi akibat pembatasan sosial berskala besar. Setidaknya, pemerintah mesti menyiapkan Rp. 405 trilliun  untuk program penyelamatan kesehatan dan memperkuat daya tahan ekonomi. Dengan rincian; Rp 150 trilliun untuk program pemulihan ekonomi, Rp 75 trilyun untuk bidang kesehatan, Rp 110 trilliun jaring pengaman sosial,  Terakhir, Rp 70,1 trilliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit untuk rakyat. Masalahnya, penerimaan negara berpotensi mengalami “shortfall-tax” akibat menurunnya harga minyak, harga komoditas primer baik pekebunan dan mineral. Pada sisi lain, penerimaan pajak badan usaha juga berpotensi menurun, seiring lesunya penjualan. Jika negara memaksa untuk memperbesar belanja di tengah menurun pendapatan negara, maka  potensi pelebaran defisit semakin besar.

Pelebaran Defisit Untuk Penyelamatan Kesehatan dan Ekonomi

Dengan ada penambahan Rp 405 trilliun  untuk upaya penyelamatan kesehatan dan memperkuat daya tahan ekonomi. Setidaknya, potensi defisit bisa mencapai 5 persen dari PDB. Namun memperlebar defisit, tidak bisa seenaknya. Ada UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi besaran defisit tidak boleh lebih dari 3 persen. Persoalan tidak hanya itu, pemerintah dituntut untuk kreatif sumber pembiayaan utang maupun non utang paling murah dan efisien.  Insentif perlu juga diberikan pada badan usaha di masa pademik. Salah satunya, menurunkan Pajak PPh Badan Usaha. Pajak PPh badan 25 persen  dianggap telalu tinggi oleh pengusaha. Namun terganjal pada UU omnimbus law perpajakan yang belum disahkan.

Untuk itu, pemerintah menerbitkan Perpu No.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan masa pademik covid-19. Perpu merupakan “jalan pintas” pemerintah untuk melakukan pembiayaan kesehatan dan penyelamatan ekonomi tanpa harus melanggar peraturan peundang-undangan. Untuk mendukung pembiayaan itu, pada Perpu ini melegalkan pemerintah untuk melebarkan defisit diatas 3 persen, pemerintah dapat memberikan insentif PPh badan usaha, berupa penurunan pajak PPh badan sebesar 22 persen. Selain itu, sektor moneter, BI diperbolehkan membeli Surat Berharga Negara (SBN) pada pasar primer guna mengantisipasi rendahnya absorsi SBN di pasar primer. Padahal di UU No.6 tahun 2006 tentang BI diatur BI dilarang membeli SBN karena bisa memicu terjadinya inflasi tinggi. Namun untuk kondisi tidak normal seperti ini, kebijakan BI menyerap SBN adalah langkah tepat. Namun idealnya, BI membeli SBN jika SBN tidak terserap oleh pasar. Untuk protokol penyelamatan ekonomi jika terjadi krisis keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibentuk dan diberi kewenangan untuk memberikan saran penyehatan ekonomi dan dana talangan kepada bank yang mengalami kesulitan likuditas.

Setelah Perpu No.1 Tahun 2020  ditetapkan, menteri keuangan melakukan pemotongan pagu anggaran Kementerian dan Lembaga. Kemenkeu juga mengarahkan kementrian dan lembaga untuk melakukan Realoksi Anggaran dan Refocusing kegiatan untuk mendukung belanja penanganan covid-19. Bersamaan dengan itu, Perpu no.1 tahun 2020 juga melalukan realokasi belanja dan refocusing kegiatan untuk mendukung belanja penanganan penyakit covid-19 di daerah.

Utang Konvensional dan Global Bond

Pemotongan, Realokasi anggaran dan Refocusing anggaran kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai Rp 62,1 trilliun tidak cukup untuk menambal pelebaran defisit sebesar Rp 823 trilliun.  Opsi yang dipilih adalah penerbitan utang konvensional (SBN dan SBNS) dan utang luar negeri (Global Bond) untuk menambal defisit. Ekonom terbelah, ada yang mendukung, ada pula mempertentangkan. Padahal, penerbitan surat utang konvensional dan utang luar negeri merupakan dua instrumen pembiayaan yang saling melengkapi. Surat utang konvensional memang menawarkan bunga yang rendah dibandingkan Global Bond yang tingkat bunga relatif lebih tinggi. Namun memaksakan, menyerap likuditas dalam negeri melalui SBN dan SBSN akan menyebabkan terjadinya “crowding effect” dimana terjadinya kelangkaan likuiditas domestik karena lebih banyak diserap oleh Surat Utang Negara sehingga swasta akan kesulitan mencari sumber pinjaman dalam negeri dan beralih ke luar negeri. Selain itu, SBN memiliki tenor yang lebih rendah dibandingkan Global Bond sehingga dikhawatirkan ketika jatuh tempo, pemerintah kesulitan melakukan pelunasan dalam pendek dalam jumlah besar. Untuk itu, langkah cerdas Menteri Keuangan patut didukung, meski bunga lebih tinggi dibanding SUN (SBN dan SBSN)  namun jangka waktu pengembalian sangat panjang, yakni 10 tahun, 30 dan 50 tahun dengan jumlah pinjaman yang tidak terbatas. Di masa depan, jika kinerja ekonomi membaik: nilai kurs rupiah menguat, penerimaan negara meningkat, Pertumbuhan ekonomi berkembang pada jalur potensialnya, bukan tidak mungkin negara ini mampu melunasi utang. Meski pada faktanya, tidak ada satupun negara di dunia bisa sepenuhnya terlepas dari utang. Paling tidak, rasio utang kita masih berada pada batas aman, tidak melebihi 60 persen dari PDB. Di negara maju seperti Amerika Serikat, Japan dan sebagian negara di Uni Eropa, nilai utang melampaui PDB-nya, namun  masih tetap  berdiri sebagai negara besar dan maju. Utang bukanlah hal yang tabu dan menakutkan. Utang hanya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara disiplin untuk hal-hal produktif. Berharap di masa depan tax ratio berada kisaran 15 persen dari PDB. Negara kembali disiplin mengunakan utang untuk belanja modal bukan menutupi belanja konsumtif.

Efek Kebijakan Counter Cycle

Kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif disertai dengan kreatifitas pemerintah mencari pembiayaan defisit yang murah dan efisien guna menjaga daya beli masyarakat, membiayai penanganan covid-19, serta pemberian insentif untuk dunia usaha akan berdampak pada pengendalian persebaran covid-19. Pada sisi lain, Kebijakan counter cyclical ini menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif. Perkiraan Indonesia, satu dari 3 negara yang ekonomi tetap tumbuh positif pada kisaran 1,1 sampai 2,3 persen bukanlah pepesan kosong. Kita berharap Pademik covid-19 bisa berakhir di semeter I tahun 2020, seiring ditemukan vaksin Anti Covid-19. Pada saat itu, ekonomi kita bisa tumbuh pada kuartal III dan IV di tahun 2020.

Yos Zeth Wandry,SE.,M.Si

Direktur Program CoRNER

Staf Ahli DPR-RI

COMMENTS