Menko Perekonomian: 132 Juta Orang Miskin dan Tidak Mampu adalah Peserta BPJS Kesehatan Gratis Setara Kelas 3

Menko Perekonomian: 132 Juta Orang Miskin dan Tidak Mampu adalah Peserta BPJS Kesehatan Gratis Setara Kelas 3
Menko Perekonomian: Kuota Penerima Kartu Prakerja 2020 Terpenuhi
UU Cipta Kerja: Izin AMDAL dalam Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa 132,6 juta orang yang miskin dan tidak mampu merupakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara gratis dengan layanan setara kelas 3.

“Iuran yang ada di dalam anggaran itu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Yang seluruhnya dibayar oleh pemerintah melalui APBN,” ucap Menko Perekonomian setelah Rapat Terbatas (Ratas), Senin (18/5). 

Menurut Airlangga, yang dimaksud adalah penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah yaitu 96,6 juta orang dan hal ini setara dengan Rp4 triliun per bulan sehingga jumlah bantuan untuk 6 bulan mencapai Rp24,3 triliun. 

“Sementara itu ada juga yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD, itu sebanyak 36 juta orang, sehingga 36 juta orang itu dibayar Rp42.000, maka itu adalah Rp1,5 triliun ataupun totalnya Rp9 triliun (untuk 6 bulan),” ujar Menko Perekonomian.

Sedangkan, untuk kelas 3 lainnya, Menko Perekonomian menyebutkan 21,6 juta dari kelompok pekerja mandiri/bukan penerima upah (PBU) itu subsidinya diberikan mereka membayar tidak naik, yaitu Rp25.500 per orang per bulan.

“Jadi ini adalah pekerja mandiri sebanyak 21,6 orang pun disubsidi oleh pemerintah yang besarnya Rp16.500. Itu totalnya Rp356 miliar per bulan, sehingga dalam 6 bulan itu adalah Rp2,13 triliun,” tandas Menko Perekonomian.

Menko Perekonomian juga menambahkan bahwa Pemerintah memberikan total subsidi untuk pekerja penerima upah (PPU) pemerintah ASN, TNI, Polri sejumlah Rp11,1 triliun dan penerima bantuan iuran (PBI) JKN sebesar Rp48,1 triliun. 

“Tentunya ini yang menjadi penjelasan tambahan pemerintah. Sedangkan untuk yang kelas 1 dan kelas 2 yang dibayar langsung oleh masyarakat dan tentunya bisa memilih apakah di kelas 1 ataukah di kelas 2,” tutur Menko Perekonomian

COMMENTS