Presiden Rilis Perpu untuk Antisipasi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Presiden Jokowi Beri Arahan Bagi WNA dan WNI dari Luar Negeri yang Ingin ke Indonesia
Pelaksanaan Pilkada 2020 Dipastikan Tetap Berjalan Sesuai Jadwal

Selasa, 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-10.

Perpu tersebut juga dirilis dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam Perpu ini, dirumuskan aturan mengenai proses upaya pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi COVID-19.

Salah satu program tersebut adalah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penempatan dana atau investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketentuan mengenai pemulihan ekonomi melalui PMN tersebut diatur dalam Pasal 11 yang terdiri dari 7 Ayat dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha. 

Dari sana, pemerintah akan menunjuk BUMN yang akan menerima PNM tersebut. Sementara itu, untuk penempatan dana investasi, akan dilakukan langsung oleh pemerintah atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan lembaga lain yang ditunjuk.

Lalu untuk penjaminan, dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Dalam rangka melaksanakan tiga program pemulihan tersebut, pemerintah hanya perlu membuat Peraturan Pemerintah.

“Penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” bunyi dari Perpu tersebut.

Implikasi pandemi COVID-19 disebut telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang terbukti dari penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.

Perpu yang secara keseluruhan terdiri dari 29 pasal ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

COMMENTS