Presiden Jokowi Rilis Tata Cara Penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar

Pemerintah Antisipasi Wabah Virus Korona
Menkeu: Penting, Kerja Sama Global dalam Penanganan Covid-19

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. 

PSBB yang dimaksud dalam PP tersebut adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. 

Pemerintah daerah juga dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. 

“Pembatasan sosial berskala besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,” bunyi Pasal 3 PP 21/2020.

Pemerintah daerah yang ingin melakukan PSBB harus memenuhi beberapa kriteria meliputi jumlah kasus/dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah serta terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. 

Adapun kegiatan yang diperbolehkan dihentikan dalam PSBB di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 

“Pembatasan kegiatan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Pembatasan kegiatan juga harus dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk,” isi dari Pasal 4.

Hal tersebut berarti dalam memberlakukan PSBB, pemda yang bertanggung jawab atas masyarakat atau penduduknya. 

Disebutkan juga, PSBB yang diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan resmi berlaku sejak 31 Maret 2020.

Berikut tata cara PSBB sesuai yang tertulis pada Pasal 6:

  1. Pemberlakuan PSBB diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan menetapkan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
  3. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu.
  4. Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB. 

COMMENTS