Presiden Ingin Seluruh Desa di Indonesia Dapat Akses Listrik lewat Peningkatan Rasio Elektrifikasi Pedesaan

Presiden Ingin Seluruh Desa di Indonesia Dapat Akses Listrik lewat Peningkatan Rasio Elektrifikasi Pedesaan
Presiden Bahas Antisipasi Kebutuhan Pokok Lewat Video Conference 28 April 2020
Presiden Jokowi Bahas Evaluasi Penerapan PSBB dalam Rapat Terbatas via Video Conference

Jumat, 3 April 2020, Presiden Joko Widodo membahas tentang peningkatan rasio elektrifikasi di pedesaan lewat video conference dari Istana Merdeka, DKI Jakarta.

Berdasarkan data Presiden, rasio elektrifikasi hingga 2020 telah mencapai 99,48 persen yang merupakan peningkatan cukup signifikan. Sebelumnya, pada 2014 berada di posisi 84 persen dan telah melampaui target RPJMN untuk 2015-2019 sebesar 96 persen.

Meski demikian, electricity access population Indonesia berada di peringkat 95. Posisi ini masih lebih rendah dari Malaysia peringkat 87, Vietnam peringkat 84, dan Singapura, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan berada pada peringkat 2.

Sama halnya dengan electricity supply quality di mana Indonesia juga masih berada di peringkat 54, Filipina 53, Malaysia 38, Thailand 31, Tiongkok 18, dan Singapura menduduki peringkat ke-2.

Selain itu, masih terdapat 433 desa yang belum berlistrik. Meskipun terbilang sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air keseluruhannya berjumlah 75 ribu.

433 desa yang belum berlistrik tersebut tersebar di 4 provinsi, antara lain: Provinsi Papua 325 desa, Provinsi Papua Barat 102 desa, Provinsi NTT 5 desa, dan Provinsi Maluku 1 desa.

Membahas hal tersebut, Presiden menekankan beberapa hal.

Pertama, Presiden meminta 433 desa yang belum berlistrik untuk diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang telah berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah antar penduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan.

Hal itu guna menentukan strategi pendekatan teknologi yang  tepat, apakah dengan ekstensi jaringan listrik ataukah dengan pembangunan minigrid seperti micro-hydro, PLTD, atau distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun pengisian energi listrik.

Poin kedua adalah permintaan untuk persiapan anggaran, regulasi, dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program desa listrik tersebut.

Kemudian yang ketiga, Presiden meminta selain desa berlistrik, peningkatan akses warga terutama warga miskin dalam mendapatkan listrik juga perlu dilakukan.

Terakhir, Presiden meminta program listrik untuk ratusan desa tersebut betul-betul memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa, sehingga program (desa) berlistrik perlu ada sambungannya dengan program pemanfaatan listrik secara efisien dan produktif terutama dalam pengembangan industri rumah tangga/industri rumahan.

Harapannya, dengan adanya listrik, nantinya anak-anak dapat melakukan aktivitas belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikanpun juga semakin meningkat.

COMMENTS