Pemerintah Akan Beri Insentif Bagi Sejumlah Warga Jabodetabek Agar Tak Pulang Kampung

Pemerintah Akan Beri Insentif Bagi Sejumlah Warga Jabodetabek Agar Tak Pulang Kampung
Sulawesi Selatan dan Jawa Timur Bukti Keberhasilan Penanganan Covid-19
Kemenhub Rilis SE No. 4 Tahun 2020: Mudik Tetap Dilarang, Tanpa Pengecualian

Menteri Sosial, Juliari Batubara ditugaskan Presiden Jokowi untuk membuat sejumlah insentif bagi warga Jabodetabek agar tidak pulang kampung di tengah mewabahnya COVID-19.

Insentif tersebut termasuk dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang memang telah disiapkan pemerintah untuk pandemi COVID-19.

“Ini sebenarnya Presiden minta karena beliau tidak, belum melarang mudik. Jadi beliau meminta saya agar dipikirkan bagaimana bentuk semacam insentif bagi para calon pemudik dari Jakarta agar mereka tidak atau mengurungkan niatnya untuk mudik,” ujar Juliari dalam rapat kerja virtual bersama Komisi VIII DPR, Selasa (7/4/2020).

“Kami berpikir kita harus berikan mereka sesuatu agar mereka tidak pulang kampung dan tetap bertahan di DKI. Walaupun tidak bisa menahan 100 persen,” lanjutnya.

Menurut Juliari, saat ini Kemensos tengah berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk mengumpulkan data warga yang kemungkinan akan mudik.

Juliari menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan data sebanyak 2,5 juta jiwa yang kemungkinan akan keluar dari Jakarta.

“Oleh karena itu kami semalam baru terima data dari Gubernur DKI yaitu data yang dari mereka adalah 2,5 juta jiwa atau 1,2 jiwa KK. Ini datanya sedang dalam pemadanan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” tambahnya.

Berdasarkan data tersebut, pihaknya dapat mendata masyarakat yang akan mendapatkan program JPS selama pandemi COVID-19. Salah satunya, masyarakat dengan pengghasilan harian.

“Nantinya kami bantu tidak hanya yang di data DTKS saja, saya yakin dari 1,2 juta KK ini pasti ada yang di luar DTKS, karena waktu rapat, kami menargetkan bantuan untuk para pekerja harian. Orang yang berpenghasilan harian tiba-tiba penghasilannya sekarang tidak ada,” kata Juliari.

Bantuan yang disiapkan pemerintah bagi warga Jakarta meliputi pemberian program sembako senilai Rp 600 ribu sebulan per keluarga serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu per keluarga. Bantuan ini akan diberikan selama 3 bulan.

Juliari menjelaskan, yang akan mendapatkan bantuan ini adalah mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harian atau program Jaring Pengaman Sosial lain

“Jadi mereka selama ini enggak menerima program sembako (kartu sembako), enggak menerima PKH, tapi tiba-tiba hilang pendapatannya. Tentunya kami tidak punya data-data seperti itu. Jadi sekarang sedang dalam pendataan di DTKS,” pungkasnya.

COMMENTS