Pembatalan UN 2020 Dijadikan Momentum untuk Rumusan Ulang Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah

SUTET Tambun Beroperasi, Kelistrikan Jakarta dan Sekitarnya Semakin Andal
Indonesia Naik Peringkat menjadi Upper Middle Income Country

Pembatalan ujian nasional tahun 2020 serta peringkat Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) diharapkan dapat menjadi momentum untuk merumuskan ulang sistem evaluasi, standar dasar pendidikan dan menengah secara nasional.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas melalui konferensi Video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (3/4/2020).

”Apakah dalam pengendalian mutu pendidikan secara nasional hanya menggunakan UN atau kita juga bisa menggunakan standar yang dipakai secara internasional seperti PISA,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia telah ikut dalam survei PISA selama 7 putaran sejak tahun 2000 hingga 2018. Selama 18 tahun terakhir, survei PISA menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah berubah menjadi lebih inklusif, terbuka, dengan akses yang meluas.

”Namun, laporan yang saya terima skor rata-rata PISA tahun 2018 menurun di 3 bidang kompetensi dengan penurunan terbesar di bidang membaca. Kemampuan membaca siswa Indonesia dengan skor 371 berada di posisi 74, kemampuan matematika skornya 379 berada di posisi 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71,” jelas Presiden.

Berdasarkan temuan survei PISA, diketahui terdapat tiga permasalahan utama yang harus diatasi.

Pertama adalah besarnya persentase siswa berprestasi rendah. Meskipun Indonesia berhasil meningkatkan akses anak usia 15 tahun terhadap sistem sekolah, akan tetapi masih diperlukan upaya lebih besar terhadap target siswa berprestasi rendah ditekan hingga berada di kisaran 15% sampai 20% di 2030.

Kedua, tingginya persentase siswa mengulang kelas, yaitu 16%. ”Angka ini 5% lebih tinggi dibandingkan rata-rata di negara-negara OECD,” tutur Presiden.

Ketiga, adalah tingginya ketidakhadiran siswa di kelas.

Oleh karena itu, mengacu pada hasil survei PISA, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh baik aspek peraturan, regulasi, masalah anggaran, masalah infrastruktur, masalah manajemen sekolah, masalah kualitas guru, serta beban administratif guru.

”Ini yang berkali-kali saya tekankan mengenai ini, beban administratif guru. Jadi guru tidak fokus kepada kegiatan belajar mengajar tetapi lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi,” tegasnya.

Selain itu, Presiden juga meminta perbaikan dalam proses belajar terutama terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta perbaikan lingkungan belajar siswa termasuk motivasi belajar, dan menekan tindakan perundungan di sekolah.

”Dan hasil survei PISA dan juga evaluasi UN juga menyebutkan tentang hubungan yang kuat antara kondisi sosial ekonomi siswa dengan capaian hasil UN atau skor nilai PISA,” tutur Presiden. 

COMMENTS