Masyarakat Mulai Tunjukan Kesadaran untuk Menunda Mudik

Ini Pedoman Sanksi BKN untuk ASN yang Mudik
Kemenhub Rilis SE No. 4 Tahun 2020: Mudik Tetap Dilarang, Tanpa Pengecualian

Selasa, 21/4/2020, Presiden Joko Widodo memberi instruksi kebijakan larangan mudik setelah tahap-tahap persiapan sudah cukup matang dalam rapat terbatas.

Secara garis besar terdapat dua tahap yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yakni tahap edukasi serta persiapan infrastruktur jaring pengaman sosial.

Presiden Jokowi paham betul akan konteks nilai sosial masyarakat Indonesia terkait mudik lebaran sangatlah kuat. Nilai sosial tersebut memaknai mudik sebagai aktivitas yang baik terkait silaturahmi dan ibadah.

Berdasarkan konteks nilai sosial ini, Presiden mengarahkan kebijakan himbauan sebagai tahap edukasi. Selama ini, pemerintah bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan seluruh masyarakat guna terus melakukan edukasi terkait efek mudik di masa pandemi.

Secara bersamaan, Presiden Jokowi juga mengarahkan jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk mempersiakan infrastruktur jaring pengaman sosial. Infrastruktur ini berkaitan dengan sistem pendistribusian bantuan sosial kepada lapisan masyarakat yang berhak.

Kini tahap edukasi telah menunjukkan pertumbuhan kesadaran mayoritas masyarakat untuk menunda mudik. Tahap persiapan infrastruktur pun juga sudah siap dengan sistem pendistribusian bantuan.

Ketika kesadaran masyarakat tentang efek negatif mudik di masa pandemi terbentuk maka kebijakan tegas dalam bentuk larangan mudik menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Di saat yang bersamaan kesiapan infrastruktur jaring pengaman sosial akan memberikan aliran bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mudik.

Hingga saat ini, Indonesia tetap kuat karena kerjasama, kekompakan dan gotong royong baik antara pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

COMMENTS