Anies Baswedan: PSBB Resmi Berlaku di DKI Jakarta Mulai 10 April 2020

Presiden Jokowi Rilis Tata Cara Penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar
Optimisme di Masa Pademik Corona: Menyelamatkan Hidup dan Kehidupan Ekonomi Bangsa

Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengumumkan penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta untuk menghadapi penyebaran COVID-19.

Pengumuman tersebut disampaikan Anies pada Selasa malam (7/4/2020) setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait PSBB di Jakarta.

“DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan menteri, efektif mulai hari Jumat, tanggal 10 April 2020, ” ucap Anies Baswedan dalam jumpa pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, PSBB sudah dibicarakan Anies bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yang berlangsung hingga malam hari.

“Kita semua menyadari bahwa persoalan covid-19 membutuhkan kerja semua pihak untuk bisa mengendalikan penyebaran ini, karena penyebarannnya dari orang ke orang. itu sebabnya interaksi antarorang penting sekali untuk dibatasi,” ujar Anies.

Anies juga menegaskan bahwa selama ini, ibu kota sudah menerapkan apa yang diatur lewat PSBB seperti pembatasan rumah ibadah, sekolah, tempat kerja, dan transportasi. Maka dari itu, PSBB yang harus dilakukan saat ini adalah untuk penegakan agar ditaati masyarakat.

Sebelum pengumuman ini, Anies Baswedan terlebih dahulu mengirim surat ke Terawan Agus Putranto untuk meminta persetujuan penerapan PSBB di DKI Jakarta.

Hal ini dikarenakan berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020, kepala daerah yang ingin menerapkan PSBB harus meminta izin ke Menkes.

Selanjutnya, Menkes pun berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 nasional mengenai ajuan kepala daerah tersebut.

Setelah melalui beberapa proses revisi, pengajuan dari DKI itu akhirnya disetujui. Terawan meneken surat persetujuan PSBB di DKI. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020.

Selaku Menkes, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan:

  1. Data yang menunjukkan peningkatan dan penyebaran kasus virus corona yang signifikan dan cepat, serta transmisi lokal di Jakarta.
  2. Kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, dan aspek lainnya terkait pelaksanaan PSBB di DKI guna menekan penyebaran Covid-19.

Terawan berharap ada aturan yang jelas soal pemberian bantuan tersebut setelah PSBB dikabulkan Menteri Kesehatan.

“Biar ngatur secara teknis ketentuan PSBB sudah sangat jelas itu,” ucap Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono kepada CNNIndonesia.com, Selasa siang.

Mujiyono menyebutkan, dari data yang dimiliki oleh DKI, ada sekitar 3,7 warga Jakarta yang dikategorikan berpotensi menerima bantuan.

Sebanyak 1,1 jutanya adalah warga yang memang sudah mendapatkan bantuan dari Jakarta rutin dan sebanyak 2,6 juta penduduk terdata sebagai penduduk rentan miskin.

COMMENTS