Upaya Tingkatkan Peringkat Kemudahan Berbisnis, BKPM Pangkas Izin Usaha

BKPM-AP II Tawarkan 7 Proyek Pengembangan Bandara
Kepala BKPM Akan Undang Multinational Company Investasi di Indonesia

Sebagai salah satu upaya mengejar perbaikan peringkat dalam laporan Bank Dunia berjudul Ease of Doing Business (EoDB) atau survei kemudahan berbisnis, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memangkas prosedur memulai usaha.

Yuliot selaku Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM meyatakan, guna memaksimalkan masuknya investasi ke Indonesia, tim Perbaikan Kemudahan Berusaha sedang menyusun program reformasi untuk 11 indikator EoDB.

“Salah satu indikator yang menjadi perhatian kami adalah Starting a Business. Indonesia berada pada posisi 140 dalam indikator tersebut. Jadi perbaikan yang kami lakukan adalah dari yang sebelumnya terdapat 11 prosedur kami pangkas menjadi hanya tiga prosedur saja,” jelas Yuliot dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2020).

Berdasarkan laporan Bank Dunia berjudul Ease of Doing Business (EoDB) 2020 yang dirilis Oktober 2019 lalu, Indonesia ada di peringkat ke-73 dari 190 negara yang disurvei.

Menurut Bank Dunia, ada beberapa indikator yang menjadi faktor ketertinggalan Indonesia, antara lain:
Starting a Business (Memulai Usaha)
Dealing with Construction Permits (Perizinan Konstruksi)
Registering Property (Pendaftaran Properti)
Trading Across Borders (Perdagangan Lintas Batas)
Enforcing Contracts (Penegakan Hukum terhadap Kontrak)

Indikator yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah Starting a Business, Dealing with Construction Permits dan Registering Property. Yuliot mengungkapkan bahwa ketiga indikator tersebut memiliki prosedur atau waktu pengurusan yang masih dapat disesuaikan secara lebih efektif serta efisien.

“Perizinan konstruksi dari 18 prosedur dengan waktu 191 hari menjadi lima prosedur dengan waktu 21 hari. Pendaftaran properti juga sebelumnya memiliki enam prosedur dengan waktu sekitar satu bulan menjadi hanya tiga prosedur dengan waktu tidak sampai satu minggu,” ujar Yuliot.

Selain itu, menurut Yuliot, Enforcing Contracts adalah indikator yang cukup banyak dikeluhkan investor adalah. Pada indikator tersebut, Indonesia sendiri menempati urutan ke-139.

Yuliot mengatakan bahwa indikator tersebut mengalami perbaikan yang paling signifikan.

“Perubahan signifikan terjadi pada indikator penegakan kontrak. Dari yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun atau sekitar 390 hari, Mahkamah Agung sudah membuat regulasinya dan perbaikan implementasi pengadilan sederhana dengan proses sesingkat mungkin hingga hanya membutuhkan waktu pengurusan paling lama sekitar 43 hari,” lanjutnya.

COMMENTS