Tarif Batal Naik, BPJS Kesehatan Harus Transparan

Tarif Batal Naik, BPJS Kesehatan Harus Transparan
Menteri Koperasi & UKM: Hari Koperasi, Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi Rakyat
Komite Covid-19 dan PEN Siapkan Protokol Pelaksanaan Vaksinasi

Setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta pengelola asuransi nasional itu untuk transparan dalam menjalankan tugas mereka.

Tugas utama BPJS Kesehatan adalah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sri Mulyani mengatakan pembatalan tersebut bakal berdampak terhadap keuangan BPJS Kesehatan dan kelangsungan penyelenggaraan Program JKN.

“Kami minta BPJS transparan, biaya operasi berapa dan berapa gajinya, defisit berapa. Itu semua kami rangkum supaya masyarakat tahu ini masalah bersama, bukan satu institusi. Ini dilakukan pemerintah, kami terus coba bangun ekosistem JKN yang sehat dan berkeadilan, sustain (berkelanjutan),” katanya di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (10/3), kutip CNNIndonesia.com.

MA memutuskan untuk membatalkan Peraturan (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen bagi peserta bukan penerima upah. Pembatalan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas gugatan uji materi terhadap Perpres No.75 yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

Selama ini, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit Rp 13 triliun pada 2019 meskipun Kementerian Keuangan sudah menyuntik modal Rp 15 triliun.

Laporan keuangan pengelola asuransi universal itu juga menunjukkan posisi saldo rugi/defisit Rp 11,71 triliun pada 2018, padahal modal yang sudah disuntikkan pemerintah mencapai Rp 21,47 triliun. Pada 2017, saldo defisit tercatat Rp 11,67 triliun.

Di laporan laba-ruginya, posisi defisit aset BPJS Kesehatan pada akhir 2018 tercatat Rp 34,71 triliun dan pada akhir 2017 tercatat Rp 23,02 triliun.

Kenaikan tarif diusulkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Bermula dari adanya gugatan dari pasien cuci darah, kemudian Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review terkait Perpres No.75/2019 tersebut sekaligus membatalkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

COMMENTS