Seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemda Diminta Presiden Tertib Administrasi Tata Kelola dan Jaga Aset

Seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemda Diminta Presiden Tertib Administrasi Tata Kelola dan Jaga Aset
Presiden: Labuan Bajo, Jangan Pernah Menyerah dan Tetap Semangat
Seleksi CPNS Diprediksi Terealisasi Agustus-September

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (11/03/2020) Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga, TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga pemerintah daerah (Pemda) untuk menertibkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimiliki.

Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan pertanahan yang berkelanjutan maupun memunculkan konflik antara warga dengan pemerintah, dengan BUMN, atau sesama warga.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga secara khusus meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk menyusun skema penyelesaian aset tanah bermasalah atau bersengketa.

“Saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan pedoman oleh instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Saya kira ini akan menjadi contoh kita bersama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada secepat-cepatnya sehingga tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak kita selesaikan,” ucap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, masalah pertanahan telah terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di satu atau dua provinsi saja.

Selain itu, Presiden beserta jajarannya juga membahas secara khusus percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatera Utara.

Berdasarkan laporan yang diterima dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut), di Sumut terdapat dua masalah pertanahan yang membutuhkan solusi yang cepat agar tidak berlarut-larut.

Pertama, terkait eks HGU PT Perkebunan Nusantara II (PTP II). Kedua adalah sengketa lahan di Pangkalan Udara Soewondo, eks Bandara Polonia Medan.

“Terkait dengan eks HGU PTPN II, data yang saya miliki terdapat 5.873 hektare yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN II dan statusnya dikuasai langsung oleh negara. Dari luas tersebut, 3.104 hektare belum memperoleh izin penghapusbukuan dari Kementerian BUMN dan telah ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak. Sedangkan sisanya seluas 2.768 hektare telah memperoleh izin penghapusbukuan,” jelasnya.

Sejalan dengan penyelesaian percepatan sengketa tersebut, guna menghindari spekulasi tanah, Presiden juga meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah eks HGU PTPN II.

“Sehingga tanah eks HGU PTPN II betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau dilakukan inventarisasi dan verifikasi ulang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini tolong betul-betul ada inventarisasi, ada verifikasi ulang,” lanjutnya.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden mengenai sengketa lahan di Pangkalan Udara Soewondo, terdapat 591 hektare tanah eks Bandara Polonia. Dari luas tersebut, 302 hektare telah dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI AU, sedangkan tanah yang belum memiliki sertifikat seluas 260 hektare.

Terdapat 5.036 kepala keluarga (KK) atau 27 ribu warga yang tinggal di tanah seluas 260 hektare yang belum bersertifikat tersebut. Di antaranya meliputi keluarga atau ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 hektare yang telah memiliki putusan hukum dari Mahkamah Agung.

Maka dari itu, Presiden Jokowi meminta dicarikan solusi yang adil dengan mempertimbangkan berbagai opsi.

“Semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik dan hal ini perlu segera diputuskan karena bukan saja menyangkut aset-aset TNI AU, tapi juga menyangkut 27 ribu warga yang saat ini menempati 260 hektare eks lahan Bandara Polonia,” ujar Presiden.

COMMENTS