Presiden Jokowi: Solidaritas Sebagai Modal Sosial Melawan COVID-19

Pemerintah Bebaskan Cukai Etil Alkohol sebagai Bahan Penolong Atasi COVID-19
Pemerintah Tambahkan 32 Rumah Sakit Rujukan untuk Pasien Virus Corona

Dalam rangka penanganan COVID-19, Presiden Joko Widodo kembali memberikan pernyataan pada Senin, 16 Maret 2020.

Dalam upaya menghambat penyebaran COVID-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat, Presiden terus mengikuti perkembangan situasi terkait virus tersebut dari waktu ke waktu, dan memberikan perintah yang terukur.

Presiden meminta semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat, maupun kebijakan pemerintah daerah, harus ditelaah secara mendalam, agar efektif menyelesaikan masalah, dan tidak memperburuk keadaan.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lock down, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat dan tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia tidak ada berpikiran ke arah kebijakan lock down.

Saat ini, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19.

Kebijakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah perlu diterapkan dan terus digencarkan guna mengurangi tingkat penyebaran COVID-19.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya.

Selain itu, transportasi umum tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus umum.

Presiden mengatakan pentingnya mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi, sehingga warga dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.

Berikutnya, seluruh kebijakan besar di tingkat daerah terkait COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, Presiden meminta daerah untuk berkonsultasi dan membahasnya dengan kemeterian terkait dan Satgas COVID-19.

Kemudian, guna menghindari kesimpang-siuran informasi yang disampaikan kepada publik, Presiden meminta agar Satgas COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi bagi masyarakat.

Di akhir kesempatan, Presiden mengajak rakyat untuk mencuci tangan dengan bersih, tetap belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

“Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan COVID-19 ini.” tutur Presiden Jokowi.

COMMENTS