Presiden Jokowi Keluarkan Enam Kebijakan Jaring Pengaman Sosial untuk Antisipasi Dampak COVID-19

Tiba di Palangkaraya, Presiden Gunakan Heli Merah Putih Menuju Kapuas
Perpres No.82/2020 Pastikan Keseimbangan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi

Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataan yang disampaikan pada telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (31//3/2020).

Terbitnya aturan pelaksanaan tersebut memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

“Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan serta berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” ujar Presiden.

Kemudian, Presiden mengumumkan enam program jaring pengaman sosial sebagai upaya menghadapi dampak wabah COVID-19 di masyarakat, terutama bantuan bagi masyarakat kalangan bawah.

“Pertama, PKH jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen, misalnya ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, disabilitas Rp2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif April 2020,” ucap Presiden.

Kebijakan kedua adalah kartu sembako, di mana jumlah penerimanya akan ditambahkan menjadi 20 juta penerima manfaat serta nilainya bertambah 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu yang akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga merupakan kartu prakerja yang anggarannya dinaikkan menjadi Rp20 triliun dari sebelumnya Rp10 triliun.

“Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama empat bulan ke depan,” jelasnya.

Berikutnya, program keempat, soal tarif listrik 450 Va dengan jumlah sekitar 24 juta pelanggan yang akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020.

Selain itu, untuk tarif listrik 900 Va yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan mendapat diskon 50 persen atau separuh harga untuk tiga bulan mendatang.

Lalu, program kelima, pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk operasi pasar dan logistik guna mengantisipasi kebutuhan pokok.

Terakhir, kebijakan keenam terkait keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.

“OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan mulai berlaku April ini. Telah ditetapkan tidak perlu datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital, seperti WA, saya rasa itu,” ujar Presiden.

COMMENTS