Pelaksanaan Pilkada 2020 Dipastikan Tetap Berjalan Sesuai Jadwal

Pelaksanaan Pilkada 2020 Dipastikan Tetap Berjalan Sesuai Jadwal
Presiden Jokowi ajak Negara G20 Memerangi COVID-19 dan Keterpurukan Ekonomi
Inilah Obat yang Mampu Menyembuhkan Pasien COVID-19, Presiden Sudah Pesan Jutaan Unit

Meski virus corona (COVID-19) masih mewabah di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Moh. Mahfud MD memastikan pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada September 2020 akan tetap berlangsung atau berjalan seperti biasa.

“Tidak ada perubahan rencana, jadwal Pilkada serentak yang akan berlangsung Bulan September itu masih terjadwal seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan, dan hukumnya sekarang berjalan seperti biasa,” kata Mahfud saat memberikan keterangan media melalui video conference di kantor Polhukam, Jakarta, Selasa (17/3/2020).

“Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan Pilkada serentak, apakah itu di sebagian wilayah Indonesia apalagi di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada rencana perubahan itu,” lanjutnya.

Mahfud menegaskan saat ini sudah ada Satgas untuk menangani masalah COVID-10 yang dipimpin oleh Kepala BNPB. Mahfud juga sudah diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah.

Hal tersebut disiapkan guna antisipasi kemungkinan potensi rusuh di daerah apabila terjadi kelangkaan atau kesalahan kebijakan oleh kepala daerah.

Selain itu, menurut Mahfud, di dalam keputusan pemerintah dan juga di dalam undang-undang telah menyebutkan bahwa daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan COVID-19 harus berkoordinasi dengan Satgas Pusat.

“Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok, itu semuanya sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah Refocusing dan Reallocating anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat dari serangan korona ini, maka itu artinya dari segala bidang,” jelasnya.

Istilah tersebut berarti, seluruh bidang itu harus memfokuskan diri ke sana, anggaran dialokasikan ke sana, bukan hanya mengobati penyakitnya, tetapi juga membuat pengamanan pengamanan sosial politiknya.

”Lebih-lebih ekonominya, dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak,” ujar Mahfud di akhir keterangannya.

COMMENTS