Lawan Covid-19: Ini Alasan ‘Social Distancing’

Lawan Covid-19: Ini Alasan ‘Social Distancing’
Presiden Jokowi Beri Arahan Khusus Penanganan Covid-19 di Tiga Provinsi
Pemulihan Ekonomi Nasional Siap Diimplementasikan, Pemerintah Kerjasama dengan BI, OJK, dan LPS

Virus Corona atau Covid-19 masih menjadi momok bagi sebagian masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa negara telah menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus.

Jumlah pasien positif covid-19 di tanah air, saat ini sudah berjumlah 134 orang (17/3/20). Demi mencegah penularan virus corona, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat bisa melakukan aktivitas dari rumah.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia saya harap tenang, tetap produktif agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,” kata Jokowi dalam konferensi persnya, Minggu (15/3/2020), kutip CNBC Indonesia.

Meskipun menerapkan jaga jarak sosial (social distancy/sosdis), Jokowi nampaknya belum berencana untuk melakukan lockdown seperti seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain seperti China, Filipina, Iran, Italia, Denmark, dan Spanyol.

Lockdown adalah aksi mengisolasi dan menahan penduduk agar tidak keluar rumah, terkait dengan kondisi keamanan. Di sisi lain, social distancy adalah menjaga jarak dan membatasi kegiatan berkumpul dan keluar rumah secara sukarela, mulai melarang pertemuan massal, menggunakan transportasi umum, dan menutup sekolah.

Istilah ini mengacu pada menghindari kontak dekat dengan orang lain untuk menghindari penangkapan virus dan untuk menghindari menularkannya.

Saat ini, social distancing merupakan faktor paling penting yang dapat kita lakukan dalam mengendalikan wabah COVID-19.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, apabila lockdown dilakukan, bahkan di Jakarta saja, sudah dipastikan ketersediaan pangan terganggu.

Pasalnya lanjut Bhima, sebagian besar kebutuhan pokok disumbang dari daerah di luar Jakarta. Arus distribusi barang akan terganggu jika lockdown dilakukan. Kelangkaan bahan pokok khususnya jelang ramadhan akan menyeret kenaikan harga.

“Inflasi tembus di atas 6% merugikan daya beli masyarakat se Indonesia,” ujarnya.

Risiko Panic Buying

Selain itu juga adanya risiko panic buying yang belum bisa diantisipasi. Ketika lockdown diumumkan, masyarakat yang panik akan menyerbu pusat perbelanjaan. Bukan hanya makanan dan minuman, tapi juga obat-obatan bisa ludes.

Berkaca pada awal mula diumumkan adanya dua pasien positif corona oleh Jokowi, panic buying terjadi di beberapa daerah.

Kalau Jakarta saja yang di lockdown, aktivitas semua perusahaan yang kantornya di pusat Jakarta akan terganggu. UMKM yang terkena imbas paling parah.

“Driver ojek online tidak bisa bekerja, gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan, dan krisis makin cepat,” kata Bhima.

Saran Ekonom: Lockdown Harus Dihindari

Menurut Bhima, lockdown ini harus dihindari. Karena itu pemerintah harus siapkan stok bahan makanan yang cukup, stok likuiditas bank yang kuat karena kalau sampai rush yang repot bank, tindak pelaku penimbunan secara tegas, optimalkan skema kerja dari rumah (work from home/WFH).

Sementara menurut Ekonom Senior Chatib Basri, untuk memastikan bahwa kelompok menengah bawah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mungkin karena terganggunya aktifitas ekonomi, program seperti PKH, BNPT, BLT, Pra Kerja menjadi penting.

Mengingat besarnya kebutuhan dana ini, menurut Chatib pemerintah perlu melakukan relokasi untuk belanja yang kurang penting, atau bukan prioritas, selain tentunya menaikan defisit anggaran lebih tinggi.

COMMENTS