Kartu Pra Kerja Meluncur, 11 Mitra Kerja Dirangkul

Kartu Pra Kerja Meluncur, 11 Mitra Kerja Dirangkul
Lawan Covid-19, Pemerintah Tambah Rp 405 T Belanja di APBN 2020
Anggaran Lawan Covid-19 Dalam APBN Naik Jadi Rp 677,2 T

Pemerintah resmi meluncurkan program Kartu Pra Kerja yang implementasi awalnya di empat provinsi, yakni Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Surabaya. Hanya saja peluncuran yang dilakukan hanya untuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, para calon peserta program Kartu Pra Kerja baru bisa mendaftar pada dua minggu ke depan atau setelah sosialisasi selesai. Registrasi untuk Kartu Pra Kerja baru akan dibuka pada awal April 2020.

“Peluncuran Kartu Pra Kerja ini sesuai arahan Bapak Presiden, Bapak Presiden minta diluncurkan pagi ini jam 9,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat pekan lalu, kutip Detikfinance.

Airlangga bilang Kartu Pra Kerja ini nantinya dikelola oleh Project Management Office (PMO). PMO lah yang nantinya menjalankan program ini secara penuh, termasuk menentukan Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjalankan pelatihan kerjanya.

Dalam melaksanakan program Kartu Pra Kerja, lanjut Airlangga sudah ada 11 mitra kerja yang terdiri dari delapan platform digital atau marketplace yakni Tokopedia, Bukalapak, Ruang Guru, MauBelajarApa, Sekolah.mu, Pintaria, Pijah Mahir. Selain itu, ada tiga mitra pembayaran yaitu PT BNI (Persero), LinkAja, dan OVO.

“Tahap awalnya dilakukan untuk sosialisasi ke masyarakat dan 2 minggu dari sekarang ini masyarakat sudah bisa memilih dan sudah bisa mempelajari sehingga bisa memutuskan, sehingga 2 minggu lagi baru bisa mendaftar,” ujarnya.

Skema Kartu Pra Kerja ditujukan kepada setiap WNI yang berusia di atas 18 tahun dengan catatan tidak sedang menjalani pendidikan formal, lalu bagi para masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bagi pegawai yang ingin meningkatkan keterampilan.

Para peserta nantinya bisa mendapatkan skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang ditekuni (upskilling), dan keterampilan baru (reskilling).

“Prioritasnya para pencari kerja muda, karena ada 7 juta penduduk yang belum mendapat pekerjaan,” jelasnya.

Melalui Kartu Pra Kerja, kata Airlangga, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk sekitar 2 juta penerima manfaat. Dalam implementasinya nanti pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan hingga Rp 7 juta per peserta sekali seumur hidup. Bantuan tersebut sebagai modal pelatihan bagi setiap satu peserta yang dibayarkan langsung kepada lembaga pelatihan melalui platform.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Pra Kerja nantinya bisa dilaksanakan secara online dan tatap muka alias offline. Nantinya para peserta bisa mengakses website www.prakerja.go.id untuk mencari informasi pelatihan.

Lebih lanjut Moeldoko menyebut, pada program Kartu Pra Kerja juga ada pilihan program pelatihan seperti 3-in-1 (three in one) yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan yang tepat untuk pencari kerja.

“Saya ingin menambahkan, bahwa Kartu Pra Kerja salah satu janji Presiden saat kampanye dan kami mendapatkan perintah untuk bagaimana mengoperasionalkan janji ini,” kata Moeldoko.

Kartu Pra Kerja itu, Airlangga menambahkan bahwa pemerintah memastikan tetap memberikan biaya transportasi bagi seluruh peserta. Besaran biaya transportasi menjadi Rp 650 ribu dari yang sebelumnya hanya Rp 500 ribu.

Dia mengatakan biaya transportasi akan diberikan secara bertahap dan hanya berlaku satu kali seumur hidup.

“Kemudian para peserta tetap diberikan biaya ‘transport’ yang besarnya Rp 500 ribu dan 3 kali dibayar bertahap,” kata Airlangga.

COMMENTS