Impor Barang Penanggulangan Covid-19 Bisa Diperoleh Bebas Biaya, Ini Syarat & Ketentuannya

Impor Barang Penanggulangan Covid-19 Bisa Diperoleh Bebas Biaya, Ini Syarat & Ketentuannya
Presiden Jokowi Rilis Tata Cara Penerapan Pembatasan Sosial Bersakala Besar
BUMN: Alat Rapid Test COVID-19 Kini Sudah Tersedia di Indonesia

Melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Pemerintah memberikan kemudahan impor barang terkait penanggulangan COVID-19 berupa pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dikecualikan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor, dan pengecualian tata niaga impor untuk skema D bagi perorangan/swasta yang melakukan impor untuk kegiatan komersial.

Barang terkait penanggulangan COVID-19 meliputi semua barang yang direkomendasikan BNPB seperti pernah disebutkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers (konpres) APBN KiTa Rabu (18/3) silam. Barang tersebut antara lain alat medis, Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan hand sanitizer.

Fasilitas impor tersbut dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Layanan Umum (BLU) dalam skema A, yayasan atau lembaga nirlaba dalam skema B, dan perorangan/swasta dalam skema C.

Untuk skema A, cara mendapat fasilitas tersebut adalah:

  1. Pemerintah Pusat, Pemda dan BLU mengajukan permohonan rekomendasi pengecualian ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk barang impor yang terkena ketentuan tata niaga impor.
  2. BNPB menerbitkan surat rekomendasi pengecualian tata niaga impor.
  3. Kementerian/Lembaga (K/L) mengajukan permohonan ke kanwil/KPU BC Tempat Pemasukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 171/PMK.04/2019. Keempat, penerbitan SKMK Pembebasan.
  4. Langkah tersebut dilakukan sebelum barang tiba.
  5. Setelah barang tiba, mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mengisi nomor dan tanggal SKMK, nomor dan tanggal rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor. Barang dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan.

Kemudian untuk skema B, sebagai berikut:

  1. Yayasan atau lembaga nirlaba mengajukan permohonan rekomendasi pembebasan bea masuk dan/atau cukai sekaligus pengecualian ke BNPB untuk barang impor terkena ketentuan tata niaga impor.
  2. BNPB menerbitkan surat rekomendasi pembebasan bea masuk dan/atau cukai sekaligus sebagai pengecualian ketentuan tata niaga impor.
  3. Yayasan atau lembaga nirlaba mengajukan permohonan ke Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai PMK 70/PMK.04/2012.
  4. Poin keempat hingga keenam, sama dengan skema A.

Berikutnya, untuk skema C:

  1. Berlaku untuk perseorangan/swasta yang melakukan impor tujuan non komersial.
  2. Cara mendapatkan fasilitas impornya dengan membuktikan gift certificate bahwa barang merupakan hibah untuk instansi pemerintah melalui BNPB atau yayasan/lembaga nirlaba.
  3. Apabila barang dihibahkan ke yayasan/lembaga nirlaba, maka yayasan/lembaga nirlaba tersebut mengajukan permohonan sesuai skema B.
  4. Kemudian diterbitkan SKMK pembebasan. Itu adalah proses yang harus dipenuhi sebelum barang tiba.
  5. Sesudah barang tiba, mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mengisi nomor dan tanggal SKMK, nomor dan tanggal rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor dengan BNPB atau yayasan/lembaga nirlaba sebagai nama pemilik barang.
  6. Kemudian, barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan.
  7. Satu lagi langkah yang perlu dilakukan adalah menyampaikan laporan realisasi impor dan distribusi kepada BNPB dalam hal dihibahkan ke BNPB.

Terakhir, untuk skema D:

  1. Bagi perseorangan/swasta yang mengimpor barang untuk tujuan komersial, maka perorangan/swasta tidak dapat memperoleh fasilitas fiskal dan harus membayar bea masuk, cukai dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
  2. Namun, ketentuan tata niaga impor dapat melalui BNPB. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi call center DJBC di nomor telepon 1500225 atau via bit.ly/bravobc.

COMMENTS