Dirjen Bea Cukai Keluarkan 4 Fasilitas untuk Penanggulangan COVID-19

Presiden Antisipasi Dampak Virus Corona dengan Menggenjot Perekonomian
Para WNI di Kapal World Dream Akan Pulang ke Indonesia Menggunakan Kapal

Selain pembebasan cukai untuk etil alkohol, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya penanggulangan dampak pandemik COVID-19.

Empat kebijakan tersebut adalah:

1. Pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang untuk Kepentingan Umum (PMK-171/PMK.04/2019)
Deskripsi:
Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan.
Subyek:
Pemerintah Pusat atau PEMDA termasuk BLU.
Obyek:
Obat-obatan, alat kesahatan, barang lainnya yang dibutuhkan untuk penanggulangan pandemi.
Persyaratan Dokumen:
– Fotokopi DIPA
– Surat Pernyataan Pembiayaan DIPA tidak termasuk BM/PDRI
– Kontrak pengadaan barang, dalam hal diimpor oleh pihak ketiga
Pengajuan ke Kamwil/KPU BC tempat pemasukan.

2. Pembebasan BM, Cukai dan PDRI atas Impor Barang untuk LITBANG (PMK-200/PMK.04/2019)
Deskripsi:
Fasilitas ini dapat digunakan untuk impor peralatan dan barang-barang untuk penelitian virus atau obat-obatan guna peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
Subyek:
Perguruan tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha.
Obyek:
Peralatan dan barang-barang yang dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.
Persyaratan Dokumen:
– Dokumen perolehan barang
– Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan BM dan Cukai dari Pimpinan Perguruan Tinggi, LLDIKTI, atau Kementerian/Lembaga Pembina
Pengajuan ke Kantor BC Tempat Pemasukan

3. Pembebasan BM dan PDRI atas Barang Hibah untuk Sosial (PMK-70/PMK.04/2012)
Deskripsi:
Fasilitas ini dapat digunakan untuk impor barang kiriman yang berasal dari hibah yang diberikan untuk masyarakat yang memerlukan.
Subyek:
Badan atau lembaga yang bergerak di bidang sosial.
Obyek:
Obat-obatan dan alat kesehatan untuk kepentingan sosial/masyarakat yang memerlukan.
Persyaratan Dokumen:
Gift certificate
Rekomendasi dari instansi teknis terkait
– Rincian jumlah, jenis, perkiraan nilai barang dan pelabuhan pemasukan barang
Pengajuan ke Direktur Fasilitas Kepabeanan.

4. Pembebasan BM dan PDRI atas Impor Obat-obatan (PMK-102/PMK.04/2007)
Deskripsi:
Fasilitas ini dapat digunakan untuk impor obat-obatan yang bersumber dari APBN atau APBD.
Subyek:
Kementerian Kesehatan, Lembaga/Badan yang mengurus terkait kesehatan, atau Rumah Sakit.
Obyek:
Obat-obatan.
Persyaratan Dokumen:
– Fotokopi DIPA
– Rekomendasi dari instansi Teknis Terkait
– Kontrak Pengadaan barang, dalam hal diimpor oleh pihak ketiga
– Rincian jumlah, jenis, perkiraan nilai barang, dan pelabuhan pemasukan barang
Pengajuan ke Direktur Fasilitas Kepabeanan

COMMENTS