Dirjen Bea Cukai Keluarkan 4 Fasilitas untuk Penanggulangan COVID-19

Presiden Jokowi Sampaikan Sejumlah Poin Penting Terkait COVID-19: Situasi Terkini, Antisipasi, Hingga Himbauan
Mendagri Rilis Surat Edaran soal Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Daerah, Ini Rinciannya

Selain pembebasan cukai untuk etil alkohol, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya penanggulangan dampak pandemik COVID-19.

Empat kebijakan tersebut adalah:

1. Pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang untuk Kepentingan Umum (PMK-171/PMK.04/2019)
Deskripsi:
Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan.
Subyek:
Pemerintah Pusat atau PEMDA termasuk BLU.
Obyek:
Obat-obatan, alat kesahatan, barang lainnya yang dibutuhkan untuk penanggulangan pandemi.
Persyaratan Dokumen:
– Fotokopi DIPA
– Surat Pernyataan Pembiayaan DIPA tidak termasuk BM/PDRI
– Kontrak pengadaan barang, dalam hal diimpor oleh pihak ketiga
Pengajuan ke Kamwil/KPU BC tempat pemasukan.

2. Pembebasan BM, Cukai dan PDRI atas Impor Barang untuk LITBANG (PMK-200/PMK.04/2019)
Deskripsi:
Fasilitas ini dapat digunakan untuk impor peralatan dan barang-barang untuk penelitian virus atau obat-obatan guna peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
Subyek:
Perguruan tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha.
Obyek:
Peralatan dan barang-barang yang dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.
Persyaratan Dokumen:
– Dokumen perolehan barang
– Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan BM dan Cukai dari Pimpinan Perguruan Tinggi, LLDIKTI, atau Kementerian/Lembaga Pembina
Pengajuan ke Kantor BC Tempat Pemasukan

3. Pembebasan BM dan PDRI atas Barang Hibah untuk Sosial (PMK-70/PMK.04/2012)
Deskripsi:
Fasilitas ini dapat digunakan untuk impor barang kiriman yang berasal dari hibah yang diberikan untuk masyarakat yang memerlukan.
Subyek:
Badan atau lembaga yang bergerak di bidang sosial.
Obyek:
Obat-obatan dan alat kesehatan untuk kepentingan sosial/masyarakat yang memerlukan.
Persyaratan Dokumen:
Gift certificate
Rekomendasi dari instansi teknis terkait
– Rincian jumlah, jenis, perkiraan nilai barang dan pelabuhan pemasukan barang
Pengajuan ke Direktur Fasilitas Kepabeanan.

4. Pembebasan BM dan PDRI atas Impor Obat-obatan (PMK-102/PMK.04/2007)
Deskripsi:
Fasilitas ini dapat digunakan untuk impor obat-obatan yang bersumber dari APBN atau APBD.
Subyek:
Kementerian Kesehatan, Lembaga/Badan yang mengurus terkait kesehatan, atau Rumah Sakit.
Obyek:
Obat-obatan.
Persyaratan Dokumen:
– Fotokopi DIPA
– Rekomendasi dari instansi Teknis Terkait
– Kontrak Pengadaan barang, dalam hal diimpor oleh pihak ketiga
– Rincian jumlah, jenis, perkiraan nilai barang, dan pelabuhan pemasukan barang
Pengajuan ke Direktur Fasilitas Kepabeanan

COMMENTS