Simak Isi Dari Peraturan Pemerintah Terkait Sistem Informasi Perdagangan

Simak Isi Dari Peraturan Pemerintah Terkait Sistem Informasi Perdagangan
Menaker Ida: Hari ini Subsidi Upah/Gaji Tahap IV Cair
Hari Ini, Presiden Sampaikan Pidato Sidang Tahunan MPR-RI

Dalam pertimbangan pemerintah untuk menjalankan ketentuan tentang Perdagangan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, maka pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan.

 PP ini diterbitkan agar prosedur pengumpulan data dan/atau informasi perdagangan dapat terintegrasi guna mendukung kebijakan serta pengendalian perdagangan.

Di bawah ini ini adalah pemaparan PP Nomor 5 Tahun 2020 yang terdiri dari pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.

Pasal 2
Sistem Informasi Perdagangan meliputi lingkup pengaturan yang terdiri dari Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan, penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan, dan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan, para menteri, gubernur, dan bupati/wali kota harus memperhatikan prinsip transparansi, kehati-hatian, keterpercayaan, dan akuntabilitas.

Pasal 4
Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Data Perdagangan dan Informasi Perdagangan terdiri atas data dan/ atau informasi yang berupa, distribusi barang dan jasa, sarana dan prasarana perdagangan, barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pelaku Usaha perdagangan, perdagangan perbatasan dan antarpulau, fasilitas perdagangan termasuk promosi dan insentif, akses pasar dan produk ekspor, kerja sama pengembangan ekspor, promosi dagang, pelatihan ekspor, perlindungan dan pemberdayaan konsumen, standardisasi, dan pengendalian mutu.

Selebihnya terdapat juga data dan/atau informasi berupa pengawasan barang beredar dan jasa,  pengawasan kegiatan perdagangan, kemetrologian, perdagangan berjangka komoditi, penggunaan produk dalam negeri, jasa perdagangan, perundingan perdagangan internasional, perdagangan ekspor-impor, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, potensi perdagangan daerah, persaingan usaha, pengendalian perdagangan, pasar lelang komoditas, resi gudang; dan data dan informasi lain terkait perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 5
Sistem Informasi Perdagangan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan.

Komponen Sistem Informasi Perdagangan memuat sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak, Data Perdagangan, Informasi Perdagangan, dan  pengelolaan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Ayat 2
Pelaku Usaha dan/atau pelaku usaha yang berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib menginformaiskan Menteri terkait Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan mereka.

Pasal 8 Ayat 4
Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi berupa, peringatan tertulis, rekomendasi penghentian sementara kegiatan perdagangan kepada lembaga penerbit perizinan di bidang perdagangan; dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Menteri berperan dalam pembinaan penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Daerah. Pembinaan tersebut paling sedikit meliputi fasilitasi, konsultasi, sosialisasi; dan/atau pendidikan dan pelatihan.

Pasal 14
Pengawasan juga dilakukan Menteri terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Daerah melalui pemantauan dan evaluasi.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Daerah tersebut dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 20 Januari 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sebagaimana terpapar di Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020.

COMMENTS