Presiden Jokowi Ingin Aparat Lebih Tegas Soal Karhutla

Presiden Jokowi Ingin Aparat Lebih Tegas Soal Karhutla
Bendungan Tapin Siap Tingkatkan Produksi Pangan di Kalsel
Destinasi Wisata Diminta Antisipasi Munculnya Klaster Libur Panjang

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya. Aturan yang telah berlaku sejak 2016 tersebut disampaikan oleh Presiden pada pemberian arahan dalam upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2020 Kamis, 6 Februari 2020, di Istana Negara, Jakarta.

Di hadapan sejumlah kepala daerah dan perangkat kepolisian serta TNI dari berbagai wilayah, Presiden Jokowi mengingatkan serta menginstruksikan kembali apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah, maka pihak terkait setempat harus secepat mungkin memadamkan titik api tersebut sebelum kian membesar. Pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.

“Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga mengingatkan kasus kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi di tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Presiden mengatakan bahwa karhutla tersebut sangatlah merugikan sehingga hal tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi.

“Kebakaran ini sudah puluhan tahun lalu terjadi. Betapa berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya, 2015 itu betul-betul sebuah kebakaran besar. Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar baik lahan gambut maupun hutan,” ucap Presiden.

Berikutnya, Presiden serta para jajaran yang hadir berkoordinasi untuk mencari solusi dalam penanganan sekaligus pencegahan terulangnya hal tersebut. Meskipun kasus karhutla sempat mereda pada tahun 2017 dengan hanya 150.000 hektare, akan tetapi, jumlah kasus kembali meningkat pada tahun-tahun setelahnya.

“Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta (hektare), di Brazil 4,5 juta, di Bolivia 1,8 juta, di Kanada 1,8 juta, dan terakhir kita tahu kebakaran besar terjadi di Australia. Informasi yang saya terima sebulan lalu 6 juta, tapi tadi pagi saya cek sudah 11 juta,” tutur Presiden Jokowi sebagai upaya mengingatkan tindakan pencegahan tersebut.

Maka dari itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk melakukan upaya pencegahan secara lebih intensif. Salah satunya dengan melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut oleh Badan Restorasi Gambut.

“Kemudian carikan solusi yang lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi karena, laporan yang saya terima, 99 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi,” kata Presiden.

Presiden meminta jajaran terkait seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polri untuk tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan. Presiden berharap agar penegakan hukum dipertegas sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya baik dari kalangan perorangan ataupun korporasi.

Selebihnya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan di lapangan karena perannya yang vital dalam upaya pencegahan meluasnya karhutla.

“Saya minta frekuensi patroli lapangan terutama di wilayah rawan kebakaran tolong mulai diperintahkan kepada aparat di bawah kita sehingga penguasaan lapangannya betul-betul bisa kita kuasai. Pemerintah daerah dan aparat teritorial seperti Babinsa dan Babinkamtibmas itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kita harapkan kondisi harian di lapangan selalu terpantau,” ucap Presiden.

COMMENTS