Penggunaan Ponsel atau IMEI Ilegal akan Segera Diblokir Kominfo

KKP Pastikan UU Cipta Kerja Prioritaskan Nelayan Kecil & Masyarakat Pesisir
Presiden: Indonesia Harus Jadi Pusat Ekonomi Syariah di Tingkat Global

Pekan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membenarkan akan menentukan cara pemblokiran IMEI (International Mobile Equipment Identity).

“IMEI mudah-mudahanan minggu ini bisa kita putuskan sistemnya apa, apa kita pakai blacklist atau whitelist. Minggu ini kita akan putuskan bersama sama dengan pimpinan operator seluler,” ungkap Plate, di gedung Kominfo, Rabu, 26 Februari 2020.

Plate menegaskan untuk memblokir ponsel ilegal atau Equipment Identity Register (EIR) yang dibebankan pada pihak operator. Berdasarkan ketereangan Plate, hal ini tidak dipermasalahkan pihak operator.

“Nggak ada masalah operator seluler mampu mengadakan itu semuanya dan terpusat di kementerian perindustrian. Sistemnya sudah ada disana, pemerintah sudah siapkan. Tinggal menunggu blacklist dan white list,” jelasnya.

“Tinggal menunggu blacklist dan whitelist ada penambahan sedikit alat yang sudah disepakati oleh operator seluler akan membiayai itu secara proporsional sesuai revenue,” lanjut Plate.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kominfo Ismail menyebutkan terdapat dua cara untuk konsep pemblokiran IMEI, yaitu whitelist dan blacklist. Nantinya akan dipilih salah satu dari kedua cara tersebut.

Konsep whitelist adalah ketika pengguna terdeteksi memakai ponsel ilegal dari awal pengecekan, maka pengguna tidak akan mendapat sinyal sama sekali.

Sedangkan, untuk mekanisme blacklist nantinya ponsel pengguna akan mendapatkan sinyal di awal penggunaan, tetapi jika IMEI nya terdeteksi ilegal maka pengguna akan mendapat notifikasi lalu dilakukan pemblokiran.

“Bedanya kalo whitelist itu sejak awal kalo IMEI ilegal nggak bakal dapat sinyal. Kalo blacklist dapat sinyal dulu nanti dapat notif baru dilakukan pemblokirannya” papar Ismail.

Keputusan pemilihan antara kedua cara tersebut akan diungkapkan pihak Kominfo dengan pihak-pihak terkait pada Jumat, 28 Februari 2020. 

COMMENTS