Pemerintah Berupaya Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia

Pemerintah Paparkan Penanganan Covid-19 di Pertemuan ASEAN
Kerja Sama Ketenagakerjaan ASEAN Harus Dipererat Setelah Krisis

Saat ini, Pemerintah sedang bergegas untuk membenahi serta menciptakan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN, posisi Indonesia saat ini berada di bawah lima negara lainnya.

Pembenahan tersebut diharapkan dapat mendongkrak peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha yang saat ini berada di peringkat 73 dalam Indeks Kemudahan Berusaha dari Bank Dunia.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal tersebut pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 yang digelar Kamis (20/2/2020), di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta Selatan.

“Sekarang kita di angka 73. Dulu 2014 kita di angka 120. Ini sudah meloncat, 120 ke angka 73. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya enggak mau angka itu. Ranking 73 itu masih ranking nanggung. Saya minta di bawah 40,” jelas Presiden.

Dalam indeks tersebut, di antara sesama negara ASEAN, posisi Indonesia berada di peringkat ke-6 di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam.

“Dengan Filipina kita masih menang. Kita menangnya juga hanya dengan Laos dan Kamboja,” tuturnya.

Beberapa hal yang diturunkan dalam indikator dalam indeks tersebut akan coba diperbaiki. Salah satunya yang masih tertinggal adalah indikator memulai usaha yang pada Indeks 2019 berada di peringkat 134.

“Tahun depan (2021) saya sudah minta angka kita harus meloncat di 71. Memang berat saya tahu, tapi yang diselesaikan apa-apa sudah kelihatan, semua barangnya kelihatan,” ucap Presiden.

Perbaikan indikator tersebut akan dilakukan dengan menyederhanakan prosedur dari yang sebelumnya berjumlah 11 prosedur menjadi 5 prosedur saja. Lalu, dari yang sebelumnya membutuhkan waktu selama 10 hari akan dikurangkan menjadi hanya 3 hari.

“Prosedur yang ruwet-ruwet itu langsung potong dari 11 menjadi 5. Ini kita bisa menjadi angka 71 (indikator memulai usaha),” tambahnya.

Selain itu, berdasarkan Indeks 2019, indikator izin mendirikan bangunan berada di peringkat 112 dan akan terus dibenahi hingga mencapai peringkat 86 pada 2021 mendatang.

“Ini memotong enggak banyak, dari 18 prosedur menjadi 15 prosedur. Dari yang sebelumnya 191 hari mengurus izin mendirikan bangunan menjadi 54 hari,” ujar Presiden.

Selebihnya, mengenai pendaftaran properti, Indonesia akan berusaha menaikkan peringkatnya dari peringkat 100 di Indeks 2019 menjadi peringkat 88 pada 2021.

“Naiknya enggak banyak tapi ini penting agar kita masuk ke rangking di bawah 50,” tegas Presiden Jokowi.

COMMENTS