RUU Cipta Lapangan Kerja Memperhatikan Upah Pekerja di Era Digital

Naik US$ 10 M dalam 3 Bulan, Cadev Dekati Rekor Tertinggi
Menaker Ida Ungkap Mitigasi Covid-19 di Sektor Ketenagakerjaan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia atau biasa disingkat Kemenko Perekonomian RI, memberikan penjelasan terkait kluster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, (20/01).

Seiring dengan berkembangnya industri dan teknologi, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengatur skema upah per jam untuk jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, paruh waktu, dan jenis pekerjaan baru seperti ekonomi digital. Upah berbasis jam kerja tersebut tidak menghapus ketentuan upah minimum. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan hak dan perlindungan bagi pekerja pada jenis pekerjaan-pekerjaan tersebut. Apabila upah berbasis jam kerja tidak diatur, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan upah.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja juga mengatur upah minimum industri padat karya. Para pekerja industri padat karya dapat diberikan insentif berupa perhitungan upah minimum tersendiri untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja bagi pekerja.

Terakhir, Kemenko Perekonomian RI menegaskan bahwa upah minimum tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun, namun pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah di atas upah minimum dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan dan sertifikasi. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan. Dan kebijakan terkait kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.

COMMENTS