Pentingnya RUU IKN Masuk Prolegnas

Jaringan Transmisi Topoyo–Pasangkayu Siap Dukung Ibu Kota Baru
Menuju Ibu Kota Baru: Akan Dibangun Tol Kaltim 60 km

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam 50 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 16 Januari 2020.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR RI pada November 2019 lalu, RUU IKN dipandang penting dan diprioritaskan. Pasalnya, ketika membahas RUU IKN, maka akan banyak sekali RUU yang harus direvisi.

Ahli hukum tata negara yang sekaligus Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie menyerukan hal tersebut saat menjadi narasumber tunggal dalam RDPU di Baleg DPR RI untuk dimintai pandangannya soal omnibus law, Rabu (20/11/2019). “RUU ini dapat dijadikan salah satu contoh tentang penerapan ide omnibus law. Bahkan, RUU ini dapat pula dijadikan pilot project yang diprioritaskan dan lebih mudah untuk didahulukan dari dua RUU yang disebutkan Presiden dalam pidatonya pada 20 Oktober 2019,” katanya.

Jimly mengatakan, semua UU yang menyebut kata “ibu kota” harus direvisi. Apalagi, banyak UU kementerian dan lembaga yang selalu menyebut “berkedudukan di ibu kota”. Ada sekitar 30-an UU yang menyebut ibu kota. Bila tidak direvisi, maka semua lembaga dan komisi negara harus ikut pindah ke Penajam, Kalimantan Timur dari DKI Jakarta. “Semua UU yang mengatur pasal yang secara eksplisit menyebut kata ‘ibu kota negara’ harus diaudit dan dijadikan bahan pertimbangan mengenai perlu tidaknya ikut dipindahkan ke Penajam,” papar mantan Ketua DKPP ini. Keberadaan UU tentang IKN juga sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk memulai langkah konstitusional pemindahan IKN.

COMMENTS