Omnibus Law RUU Lapangan Kerja dan RUU Fasilitas Perpajakan Akan Tingkatkan Daya Saing Indonesia

Klarifikasi Beredarnya Draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja
Sesmenko Perekonomian: Hak Cuti Hamil Tetap Ada

RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian sah masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Kedua RUU tersebut merupakan Omnibus Law yang diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengamendemen beberapa UU sekaligus.

Omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Dengan adanya dua RUU tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

RUU Cipta Lapangan Kerja (CLK) ini terbagi dalam 11 klaster yaitu 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

Jika RUU CLK disahkan, pembuatan Perusahaan Terbatas (PT) dan izin UMKM akan menjadi lebih mudah. Nantinya, izin pembuatan PT tidak dibatasi dengan modal minimum tertentu. Untuk izin UMKM, pengusaha hanya perlu mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Sementara RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dulunya sering disebut sebagai RUU Omnibus Law Perpajakan. Diketahui secara umum, beberapa hal yang menjadi pilar RUU Omnibus Law Perpajakan antara lain pendanaan investasi, sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha, dan fasilitas.

COMMENTS