Kepala BKPM Akan Undang Multinational Company Investasi di Indonesia

BKPM-AP II Tawarkan 7 Proyek Pengembangan Bandara
Upaya Tingkatkan Peringkat Kemudahan Berbisnis, BKPM Pangkas Izin Usaha

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 20-23 Januari 2020.

Di samping sebagai pembicara di Paviliun Indonesia dan berjumpa dengan Klaus Schwab, Pendiri WEF, Bahlil juga akan berjumpa dengan delapan pemimpin korporasi global.

Kepala BKPM akan melakukan one on one meeting dengan pimpinan Jumeirah Hotel, Amazon, Grab, Traveloka, Japan Bank For International Cooperation (JBIC), Mizuho, Yili Group, dan Siemens Group.

“Pada intinya, Kepala BKPM akan meminta korporasi atau multinational company (MNC) ini untuk meningkatkan investasinya di Indonesia bagi yang sudah berinvestasi. Bagi yang belum, Kepala BKPM akan mengundang mereka agar cepat-cepat masuk ke Indonesia. Untuk lembaga keuangan, pemerintah akan mengajak masuk ke Badan Pengelola Dana Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF),” papar Farah Ratnadewi Indriani, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal  BKPM.

Selain itu, kunjungan Kepala BKPM kali ini sangat penting untuk mendorong investasi dari berbagai negara Uni Eropa.

“Saat ini, investasi nasional kita didominasi oleh negara-negara Asia seperti Singapura, Jepang, Tiongkok, Hongkong, dan Korea Selatan. Kita tantang Eropa agar jangan kalah dengan negara-negara Asia. Kita akui memang negara-negara Eropa jauh lebih berhati-hati untuk berinvestasi di Indonesia,” ucapnya.

Menurut data BKPM, hanya dua negara Eropa yang masuk 10 besar investor di Indonesia, yaitu Belanda dan Inggris. Realisasi investasi Eropa pada triwulan ketiga 2019 tercatat US$2,768 miliar atau lebih tinggi dibandingkan di periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar US$2,321 miliar.

Total proyek negara-negara Eropa di Indonesia pada rentang 2015 hingga triwulan ketiga 2019 mencapai 15.770 proyek.

Sekitar 61% investasi Eropa masuk ke Pulau Jawa, disusul Sumatera sebesar 19%, Bali dan Nusa Tenggara 11%, Sulawesi 4%, Papua 1%, dan Maluku 0,4%.

Sumber: Siaran Pers

COMMENTS