Apa yang terjadi di Natuna? Kronologi dan sikap Indonesia

Apa yang terjadi di Natuna? Kronologi dan sikap Indonesia
Kasetpres: Pelantikan Gubernur Kepri Terapkan Protokol Kesehatan Ketat
KEK Galang Batang-Kepulauan Riau Akan Serap 23 Ribu Tenaga Kerja

24 Desember 2019

Kapal-kapal nelayan Cina beserta kapal penjaga pantai Cina melanggar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Mereka melakukan kegiatan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

30 Desember 2019

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia sempat memprotes tindakan itu lewat pemanggilan Duta Besar Cina untuk Indonesia,

KRI Tjiptadi-381 milik Indonesia yang berpatroli sektor di perbatasan ZEE Laut Natuna Utara masih mendapati adanya kontak kapal di radar yang mengarah ke selatan dengan laju kecepatan tiga knot. “Setelah didekati pada jarak 1 NM, kontak tersebut ternyata adalah kapal China Coast Guard dengan nomor lambung 4301 (CCG 4301) yang mengawal beberapa kapal ikan Cina melakukan aktivitas perikanan,” ujar Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I, Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi, seperti dilansir Antara.

2 Januari 2020

Juru Bicara Kemlu Cina, Geng Shuang, menjawab protes Kemlu RI dengan bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Landasannya, menurut Gueng, adalah klaim bahwa perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line Cina. “Saya ingin menekankan bahwa posisi Cina mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi, apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa kami punya hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters),” ujarnya dalam konferensi pers.

3 Januari 2020

Patroli udara Indonesia mendapati tiga kapal Coast Guard Cina di wilayah kaya ikan tersebut.

trategi mulai disusun oleh lintas kementerian Indonesia guna mengatasi sengkarut ini dengan langkah lebih nyata. Strategi itu dibahas dalam rapat di kantor Kemenko Polhukam, yang dihadiri langsung sejumlah menteri. Selain Menlu Retno Marsudi, rapat ini juga diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menko Polhukam Mahfud MD selaku pimpinan rapat.

Dalam konferensi pers setelah rapat terbatas, Menlu Retno LP Marsudi menyampaikan empat poin sikap Indonesia terkait klaim China atas Laut Natuna.

Empat poin tersebut adalah:

  1. Kapal-kapal Cina telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Retno mengatakan bahwa Perairan Natuna adalah wilayah ZEE Indonesia. Hal itu telah ditetapkan pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
  2. Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.
  3. Cina merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982.
  4. Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak Republik Rakyat China (RRC) atas teritorial lautnya yang disebut ‘Nine Dash Line’. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982.

COMMENTS