REPUBLIK INI BUKAN CUMA JAWA — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO: SAYA SUDAH MENGHITUNG SEMUA RESIKO

REPUBLIK INI BUKAN CUMA JAWA — PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO: SAYA SUDAH MENGHITUNG SEMUA RESIKO
5 Poin Arahan Presiden Jokowi Dalam Ratas 30 Maret
Jokowi Ajak ASEAN Perkuat Kerja Sama di Tengah Pesimisme Multilateralisme

Majalah Tempo
Laporan Utama

Minggu, 5 November 2017

 

PRESIDEN Joko Widodo lagi-lagi memilih cara tak lazim saat meresmikan proyek infrastruktur. Ia menunggangi Land Rover Defender County lawas untuk menjajal Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu)-yang sempat mangkrak selama 18 tahun-saat peresmian pada Jumat pekan lalu. Sebelumnya, pada Mei lalu, berjaket tebal tanpa rompi antipeluru, Jokowi menggeber sepeda motor trail menyusuri jalan Trans Papua.
Jalan Tol Becakayu dan Trans Papua adalah dua dari puluhan proyek infrastruktur yang pengerjaannya sempat macet dan lantas dituntaskan Presiden Jokowi. Pada tiga tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah proyek baru juga mulai dibangun meski dikritik karena tak dibekali perencanaan dan studi yang matang. “Kalau tidak dimulai sekarang, ongkosnya akan semakin mahal,” kata Jokowi, 56 tahun.
Ia mengatakan kebijakannya yang ekspansif membangun jalan, bendungan, pelabuhan, dan bandar udara semata-mata demi pemerataan, bukan untuk mengail efek elektoral. Menurut dia, daerah pelosok sudah terlalu lama tak menikmati pembangunan. “Kalau mau berhitung imbal balik politik, ya, membangunnya di Pulau Jawa saja,” ujarnya.
Untuk mempercepat pembangunan, Jokowi meneken ratusan peraturan dan instruksi presiden. Alokasi anggaran infrastruktur melonjak dari Rp 177 triliun pada 2014 menjadi Rp 387 triliun pada tahun ini.
Jumat pekan lalu, Jokowi menerima wartawan Tempo Arif Zulkifli, Anton Aprianto, Istman Musaharun, dan Raymundus Rikang di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk sebuah wawancara khusus. Nada bicaranya sering meninggi dan berulang kali penanya dibanting ke meja ketika menyatakan tak suka pada proyek yang melulu berorientasi profit. Tanya-jawab sempat terhenti karena Presiden menunaikan salat. “Salat magrib sebentar ya, barusan sudah emosi,” kata Jokowi setelah mendiskusikan plus-minus tol laut.
—–

Mengapa Anda memprioritaskan sektor infrastruktur yang secara kalkulasi politik tak menguntungkan?

—–
Saya sudah menghitung semua risiko ketika memutuskan sebuah kebijakan. Kalau saya mau hitung-hitungan imbal balik politik dan ekonomi, ya, membangun infrastrukturnya di Pulau Jawa saja. Praktis saya tak butuh anggaran banyak bila berfokus di Pulau Jawa. Tinggal membangun koridor ekonomi di bagian utara dan selatan sudah beres. Lebih-lebih keuntungan ekonominya jauh lebih cepat kembali ketimbang membangun infrastruktur di daerah. Namun, setelah blusukan dari Sabang sampai Merauke, saya menyaksikan ketimpangannya sudah sangat parah.
——-

Anda yakin infrastruktur bisa menjadi solusi kesenjangan?

——–
Ini masalah pemerataan dan keadilan. Lagi pula, infrastruktur kita sudah jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Infrastruktur adalah fondasi mengatasi problem kesenjangan. Kalau mau cara gampang, tinggal pos anggaran subsidi dan bantuan sosial saja yang dibesarkan sehingga konsumsi menguat, daya beli meningkat, rakyat pun senang. Tapi apa mau cara-cara semacam itu diteruskan? Saya ambil risiko tak meneruskan politik anggaran seperti itu dan mengalihkannya pada infrastruktur. Sebab, infrastruktur akan menyatukan bangsa ini. Kalau tidak disatukan, kita akan menghadapi masalah yang mengerikan di masa depan. Saya tahu kebijakan ini pahit, tapi pembangunan harus dimulai.
——–

Meskipun pemerintah seperti kalang-kabut mencari pembiayaannya?

——–
Jika praktik pembiayaannya monoton seperti dulu, ketika cuma bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta badan usaha milik negara, sampai kapan pun enggak akan jadi infrastrukturnya. Harus dicari skema-skema pembiayaan alternatif.
——–

Skemanya seperti apa?

——–
Ada terobosan pembiayaan yang dibuat. Bila proyek itu bisa dikerjakan swasta, kami tawarkan dan prioritaskan mereka yang menggarap. Namun, bila internal rate of return-nya tergolong berat, BUMN bisa bermitra dengan swasta. Kalau masih terlalu berat, tugas BUMN mengambil. Opsi terakhir menggunakan APBN yang persentasenya saat ini sudah mencapai 20 persen untuk membangun infrastruktur.
——-

Benarkah penunjukan BUMN untuk menggarap infrastruktur menjadi beban keuangan BUMN?

———
Mereka merasa terbebani karena selama ini enggak ada pressure sehingga akalnya enggak jalan untuk mencari skema lain. Saya memberi mereka persoalan sekaligus tantangan agar menjadi kreatif. BUMN itu agen pembangunan. Di situlah perbedaan peran mereka dengan pihak swasta. Mencari keuntungan iya, tapi harus menjadi agen-agen pembangunan seperti itu. Kita sering melalaikan tugas BUMN ini.
——-

Solusi apa yang Anda tawarkan ke BUMN?

——–
Jangan pakai pola-pola lama. Mulai gunakan sekuritisasi aset, limited concession scheme, dan terbitkan surat utang. Saya bilang, kalau mau membuka surat utang, jangan di dalam negeri, coba sesekali di luar negeri. Kita juga ingin tahu apakah surat utang kita laku di luar negeri.
——–

Bagaimana pola-pola lama itu?

——–
Dulu BUMN kegemarannya memiliki aset. Misalnya, mereka selesai membangun jalan tol, lalu berikutnya santai-santai saja tidak membangun lagi karena merasa sudah punya jalan tol. Merasa nyaman karena setiap bulan ada pemasukan. Jadi yang dibangun cuma itu-itu saja selama puluhan tahun. Contohnya, sejak 1978, panjang jalan tol cuma 80 kilometer. Dengan skema pembiayaan baru tiga tahun terakhir ini, panjang jalan tol bertambah 580 kilometer dan akan tembus 1.800 kilometer pada 2019.
———-

Dengan skema baru yang Anda tawarkan, praktiknya seperti apa?

———
Ketika infrastrukturnya sudah jadi, segera lakukan sekuritisasi aset atau konsesi terbatas selama 10-20 tahun. Setelah habis perjanjiannya, aset itu akan kembali lagi ke kita alias tidak hilang atau dimiliki pihak lain. Dengan skema ini, kita bisa mendapatkan sumber pendanaan baru untuk membangun proyek lain tanpa harus kehilangan aset.
——-

Bagaimana realisasinya?

——–
BUMN kita sudah mulai rajin mencari partner dan melakukan sekuritisasi aset. Praktik semacam ini enggak pernah dilakukan, bahkan dicium baunya saja enggak. Mereka terlalu nyaman dan keenakan.
———

Anda terkesan memprioritaskan BUMN dan mengesampingkan swasta….

———-
Prioritas kami tetap swasta karena mereka ditawari pertama kali saat menggarap proyek. Silakan kalau pihak swasta mau mengambil proyek pelabuhan di Sorong, Papua, atau jalan Trans Sumatera. Dalam catatan saya, 57 persen proyek infrastruktur di Indonesia digarap pihak swasta. Ada yang menggarap proyek kelistrikan, pelabuhan, dan jalan tol. Sekarang BUMN masih banyak mengambil alih karena internal rate of return yang masih kecil. Pemerintah membantu dengan menyuntik penyertaan modal negara.
———

Ekonom menilai pembangunan infrastruktur di pelosok, khususnya Papua, tak serta-merta mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Apa tanggapan Anda?

———–
Ada yang bilang membangun Papua menunggu ekonomi di sana bagus. Lho, kalau menunggu ekonomi bagus, ya, keliru cara mikirnya. Jadinya seperti analogi telur dan ayam, mana yang lebih dulu. Mau menunggu ekonomi bagus baru membangun atau membangun dulu biar ekonomi bergairah. Saya memilih membangun sekarang untuk mendongkrak perekonomian di sana menjadi baik. Semakin lambat kita membangun infrastruktur, ongkosnya akan semakin mahal.
——–

Infrastruktur memberi kesempatan daerah mengatasi ketertinggalan?

——–
Bagaimana Wamena di Papua berkembang kalau harga semennya Rp 800 ribu per sak? Mau tumbuh dari mana daerah sana kalau banderol bensinnya Rp 100 ribu per liter? Coba beri saya penjelasan caranya daerah itu bisa tumbuh di tengah harga komoditas dan barang kebutuhan pokok yang selangit. Makanya pemerintah membangun Trans Papua agar semen itu bisa diangkut dari laut dan darat.
——–

Ada yang sudah terlihat hasilnya?

———-
Coba lihat di Skouw, Papua. Ada pertumbuhan titik ekonomi baru dan aktivitas ekonomi masyarakat di sana sudah bergairah. Lebih dari itu, pembangunan di Papua adalah demi pemerataan dan keadilan. Jika Anda pergi ke pelosok Indonesia, Anda akan tahu bahwa republik ini bukan cuma Jawa.
——–

Bagaimana misi pemerataan yang butuh biaya besar itu bisa terwujud sementara faktor keekonomisannya tetap terpenuhi?

———-
Pasti terpenuhi. Gimana, sih? Kok, masih ada orang ragu terhadap program infrastruktur.
——–

Bukankah yang terjadi pada tol laut itu tak menguntungkan?

———-
Kalau enggak dimulai, apa mereka dibiarkan enggak punya kapal? Harga komoditas justru akan bersaing ketika kapal sudah masuk. Saya beri contoh di Tapaleo, Maluku Utara. Kapal pulang dari sana membawa kopra, lada, kelapa, dan jagung ke Indonesia bagian barat. Persoalannya, apakah kita punya kemauan memperhatikan masyarakat di pelosok ini?
——-

Anda juga melihat kelemahan tol laut, ketika sentra komoditas belum tumbuh di Indonesia timur?

——–
Pemerintah membangun dengan berbagai pertimbangan. Ada komoditas apa yang bisa dibawa keluar dari daerah itu. Kalau daerah itu tak punya andalan, lama-lama berat juga memberi subsidi kapal ke sana. Contohnya, pemerintah sedang mengkaji pembangunan pelabuhan besar di Sorong, Papua. Namun saya melihat belum ada komoditas yang bisa dibawa dari sana sehingga disiapkan program agar pelabuhan bisa produktif. Terobosan seperti ini harus diambil agar keadilan terwujud. Kalau mikirnya cuma keuntungan, tak akan mulai membangun.
——–

Bertajuk percepatan, berbagai proyek infrastruktur dimulai cuma atas dasar peraturan presiden. Anda membuat diskresi?

———
Bukan diskresi. Diskresi apanya? Itu penugasan saja untuk BUMN.
——–

Bagaimana dengan akrobat pembiayaan, misalnya realokasi penyertaan modal PT Kereta Api Indonesia di proyek kereta ringan?

——–
Itu namanya prioritas. Kami ingin mendorong dan memprioritaskan jalan tol dulu di Sumatera ketimbang membangun rel kereta api.

(Pemerintah merealokasikan penyertaan modal negara PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 2 triliun yang semula untuk kereta api Trans Sumatera menjadi untuk proyek light rail transit [LRT].)
——–

Apa landasannya?

———
Kalau saya tak membangun light rail transit dan mass rapid transit sekarang, kita rugi Rp 28 triliun setiap tahun. Itu kerugian besar, jangan dianggap enteng. Masak, kerugian seperti ini mau kita terus-teruskan?
——–

Ada juga kritik proyek LRT tak melewati studi kelayakan yang matang. Apa tanggapan Anda?

——–
Tidak matang gimana, sih? Semua proyek itu sudah direncanakan sejak dulu. Sejak saya menjabat Gubernur DKI Jakarta sudah membahas LRT sampai ratusan kali dalam rapat.
——–

Kalau direncanakan serius, mengapa kontrak baru diteken selang 17 bulan setelah groundbreaking?

———
Itu teknis. Saya tak mengerti hal prosedural dan teknis semacam itu. Orientasi saya itu hasil, bukan prosedur. Kalau mau orientasi prosedur, kapan mau mulainya.
———-

Bukankah Anda dulu dikenal ketat pada prosedur?

———-
Kewajiban pemerintah itu taat prosedur, tapi jangan melulu itu juga. Yang pasti, saya selalu minta pendapat semua pihak, Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, agar jangan sampai melanggar. Manajemen itu selalu ada, dari perencanaan sampai pengawasan.
———-

Tidak takut tersandung kasus bila mengesampingkan prosedur?

———-
Saya pusing karena ada 52 ribu aturan yang njelimet. Pemerintah jadi tak bisa mengambil keputusan dengan cepat karena banyaknya aturan.
———

Program deregulasi belum menunjukkan hasil?

———-
Sudah ada beberapa, seperti pembebasan lahan dan dwelling time menjadi lebih cepat.
———-

Sejumlah proyek juga dianggap terlalu muluk, seperti listrik 35 ribu megawatt. Anda masih optimistis?

———
Kalau mau, pasti jadi. Tapi kita harus menyesuaikan. Sebab, bila penggunaannya tak sampai 35 ribu MW, PLN akan kena beban pembayaran. Target itu tetap, tinggal PLN mengatur kapan waktu penyelesaiannya.
——–

Kesannya seperti memaksakan.…

——–
Sejak merdeka, kita cuma punya 53 ribu MW. Karena itu, saya bilang mau bangun 35 ribu MW pada enggak percaya, ya terserah kalau tak percaya. Saya masih percaya.
(Situs presidenri.go.id pada Mei 2016 melansir kebutuhan listrik nasional hingga akhir 2019 sekitar 90.500 MW, sementara daya yang tersedia baru 55.528 MW. Dengan pertumbuhan permintaan listrik secara nasional 7.000 MW per tahun, kebutuhan tambahan listrik selama 2014-2019 adalah 35 ribu MW.)
———

Target realistis Anda apa?

———
Kalau kami bisa membangun 25 ribu MW saja sudah sangat baik dan bukan lumayan lagi namanya. Sebab, selama 72 tahun kita cuma bisa membangun 53 ribu MW. Coba bandingkan pencapaian itu.
——–

Menteri Keuangan sempat menyurati PLN soal anggaran. Apa sebabnya?

———
Teguran itu baik karena proses manajemen kontrol sedang berjalan. Kami saling mengingatkan. Jangan memakai uang negara lalu merasa tidak diawasi, berbahaya sekali itu.
———

Apakah Menteri Keuangan berani menegur Anda bila penyusunan anggaran mulai tak realistis?

——–
Namanya bukan menegur, tapi mengingatkan.
———

Anda terkesan berlari cepat, apa para menteri bisa mengikuti?

———
Apa saya cepat? Ha-ha-ha…. Wong pekerjaannya jadi, ya, berarti menteri bisa mengikuti ritme saya.
———-

Anda puas terhadap kinerja menteri?

———-
Kalau bicara kepuasan kan sudah 70,8 persen, ha-ha-ha…. Terus pertanyaannya, reshuffle kapan, Pak? Ha-ha-ha….
———-

Katanya bersamaan dengan seorang menteri yang mau ikut pemilihan kepala daerah?

———-
Ha-ha-ha….
——–

Bagaimana Anda memastikan proyek infrastruktur ini berlanjut?

———
Banyak proyek yang akan selesai pada 2020, 2021, dan 2022. Memang harus selesai dan kewajiban saya memastikannya agar selesai tepat waktu. Saya akui beberapa proyek yang saya resmikan adalah peninggalan pemerintahan sebelumnya. Tapi selesainya lama sekali, seperti Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sampai kiamat pun tak akan selesai kalau hanya duduk di balik meja. Harus turun ke lapangan.
——-

Blusukan rupanya masih efektif?

——–
Mendengar dan menyaksikan langsung problem di lapangan itu sangat penting. Kalau saya turun ke lapangan, ketemu masyarakat lima menit saja sudah dapat cerita banyak. Dari situ saya merumuskan solusinya.
——-

Jadi kapan target semua proyek strategis nasional rampung?

——-
Tunggu 2018-lah, ha-ha-ha….
——-

Bisa untuk bahan kampanye pada pemilihan umum presiden mendatang?

——-
Tak mungkin negara sebesar ini bisa selesai membangun dalam 5 bahkan 20 tahun. Masih banyak yang harus dikerjakan. Jangan berpikir seperti itu. Visinya harus tetap konsisten siapa pun pemimpinnya. 
———

Joko Widodo 

Tempat dan tanggal lahir: 

Surakarta, 21 Juni 1961 

Pendidikan: Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1985)
Karier: 

· Presiden Republik Indonesia (2014-sekarang) 

· Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) 

· Wali Kota Surakarta (2005-2012) 

· Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta (2002-2007) 

· Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta (1992-1996) 

· Pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Surakarta (1990)

Sumber:

https://majalah.tempo.co/konten/2017/11/05/LU/154311/Presiden-Republik-Indonesia-Joko-Widodo-Saya-Sudah-Menghitung-Semua-Risiko/37/46

COMMENTS