Mengintip Perbandingan Rasio Utang Setiap Era Presiden Indonesia

Mengintip Perbandingan Rasio Utang Setiap Era Presiden Indonesia
Sebanyak 90% Insentif Kartu Pra Kerja Digunakan Untuk Kebutuhan Sehari-hari
Kepala BKPM Akan Undang Multinational Company Investasi di Indonesia

Setiap era pemerintahan Indonesia memiliki catatan rasio utang. Rasio ini pun terus menurun dari setiap era pemerintahan, dimulai dari zaman Presiden Soeharto hingga era Presiden Joko Widodo saat ini.

Mengutip Liputan 6, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan proposi utang terhadap total asset yang dimiliki suatu negara.

Presiden ke-2 Soeharto yang lengser di Mei 1998 meninggalkan utang Rp551,4 triliun atau ekuivalen US$68,7 miliar. Saat itu, rasio utang mencapai 57,7 persen terhadap PDB.

Pemerintahan selanjutnya dipimpin BJ Habibie (1998-1999). Di periode 1999, total outstanding utang Indonesia mencapai Rp938,8 triliun atau setara dengan US$132,2 miliar. Rasio utang membengkak jadi 85,4 persen dari PDB.

Tampuk kepemimpinan berikutnya beralih ke tangan Gus Dur (1999-2001). Nilai utang pemerintah membumbung tinggi di periode 2000 menjadi Rp1.232,8 triliun, namun dalam denominasi dolar AS, jumlahnya turun menjadi US$129,3 miliar. Ketika itu, rasio utang makin parah menjadi 88,7 persen.

Kemudian di 2001, rasio utang turun menjadi 77,2 persen. Hanya saja, nilai outstanding utang naik tipis menjadi Rp1.271,4 triliun atau US$122,3 miliar.

Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan pada 2001 dan digantikan Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Pada era pemerintahan anak dari Presiden ke-1 Soekarno itu, posisi utang Indonesia dan rasio utang terhadap PDB, meliputi:
2002: Rp1.223,7 triliun atau US$136,9 miliar, rasio utang 67,2 persen
2003: Rp1.230,6 triliun atau US$145,4 miliar dan rasio utang 61,1 persen
2004: Rp1.298 triliun atau US$139,7 miliar, rasio utang 56,5 persen

Estafet kepemimpinan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY berkuasa selama dua periode, yakni periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014).

Di masa pemerintahan SBY, rasio utang dan nilai utang Indonesia mencapai:
2005: Rp1.311,7 triliun atau US$133,4 miliar, rasio utang 47,3 persen
2006: Rp1.302,2 triliun atau US$144,4 miliar dengan rasio utang 39 persen
2007: Rp1.389,4 triliun atau Rp147,5 miliar, rasio utang 35,2 persen
2008: Rp1.636,7 triliun atau Rp149,5 miliar, rasio utang 33 persen
2009: Rp1.590,7 triliun atau US$169,2 miliar, rasio utang 28,3 persen
2010: Rp1.681,7 triliun atau US$187 miliar, rasio utang 24,5 persen
2011: Rp1.809 triliun atau US$199,5 miliar, rasio utang 23,1 persen
2012: Rp1.977,7 triliun atau US$204,5 miliar, rasio utang 23 persen
2013: Rp2.375,5 triliun atau US$194,9 miliar, rasio utang 24,9 persen

2014: Rp2.608,8 triliun atau US$209,7 miliar, rasio utang 24,7 persen.

Melalui pemilihan umum (pemilu) berikutnya, Jokowi naik tahta sebagai Presiden ke-7 (2014-2019) menggantikan SBY.

Di akhir 2015, utang pemerintah pusat naik menjadi Rp3.165,2 triliun atau US$229,44 miliar. Rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 27,4 persen.
Total outstanding utang pemerintah sepanjang 2016 tercatat naik lagi menjadi Rp3.466,9 triliun atau setara dengan US$258,04 miliar. Rasio utang 27,5 persen dari PDB. Angka utang Agustus 2017 mencapai Rp3.825,79 triliun atau US$ 286,55 miliar.

Jika dilihat sejarah utang dari era orde baru sampai saat ini, meskipun secara nilai utang naik, akan tetapi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen
terhadap PDB.

Sesuai dengan kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 1949, Indonesia mewarisi utang Hindia Belanda sebesar US$1.130 juta. Utang itu dilunasi pada 1956 dan tersisa US$171 juta atau sekitar 15 persen. Setelah itu terjadi konfrontasi Indonesia-Belanda memerebutkan Irian Barat (Papua), sehingga Bung Karno menambah utang menjadi US$2,4 miliar untuk pembelian kapal selam dan pesawat tempur Mig. Pembelian kapal selam dan pesawat tempur itu membuat Angkatan Laut dan Udara  Indonesia menjadi yang terkuat di belahan Bumi selatan 

Penulis: Christianto Wibisono
Penyunting: AKD

COMMENTS