Mengapa Belum Ada Hadiah Nobel untuk Kita?

Presiden Jokowi Dorong PBB Perkuat Kerja Sama dalam Penanganan Covid-19
Presiden Jokowi Berpidato pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB

Nobel Prize

Sadarkah kita, bahwa Indonesia belum menerima Nobel sejak pertama kali penghargaan itu digelar? Ironisnya, beberapa kali kita gagal mendapatkan hadiah Nobel hanya karena “bunuh diri”. Bahkan setelah kita mencapai kualitas kinerja yang layak untuk mendapatkan hadiah Nobel pun, malah tanpa sadar kita melakukan kekerasan atau melanggar HAM, sehingga hadiah tersebut selalu jadi milik orang lain.

Jangan lupa pula, beberapa keputusan politik luar negeri kita yang “lebih Arab dari Arab”, “lebih RRT dari RRT”, dan “lebih Amerika dari Amerika” yang akhirnya malah membuat kita semakin jauh dari Nobel, tidak kebagian apa-apa, atau dieksploitasi secara gratis oleh negara lain.

Contoh konkret. Pertama, pada Asian Games IV 1962 di Jakarta, ingatkah Anda saat Bung Karno tidak mengundang Israel dan Taiwan sebagai bentuk simpatinya terhadap China dan negara Arab seperti Palestina? Namun karena itu, International Olympic Committee (IOC) dan Asian Games Federation (AGF) mengancam akan menskors Indonesia. Meski begitu, Bung Karno malah nekat menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai olimpiade tandingan dan pertandingan pertamanya digelar pada 1963.

Ini membuat nama Soekarno sebagai sosok yang layak menerima Nobel 1962 malah dicoret dari daftar, apalagi ditambah terjadinya peristiwa G30S di 1965. Hadiah pun melayang ke Linus Carl Pauling.

Tidak hanya itu, tentu saja tindakan Bung Karno berakibat fatal: Indonesia diskors tidak bisa mengikuti Olimpiade Tokyo 1964. Tapi, yang membuat Bung Karno sangat kecewa adalah karena negara-negara Arab tetap ikut bertanding di Tokyo, di pertandingan yang diikuti pula oleh atlet Israel. Jadi, bisa dibilang kita ini “lebih Arab dari Arab” sementara Arab-nya sendiri tidak bermasalah bertanding bersama Israel di Olimpiade Tokyo. Yang solider dengan RI hanya Korea Utara, yang juga konsisten ikut Ganefo dan akhirnya bubar setelah Bung Karno lengser.

Kedua, di tahun 1994, Indonesia sudah cukup dekat dengan Nobel, tapi masih gagal lagi. Kali ini, nama Jenderal Soeharto yang sempat masuk nominasi penerima Nobel. Ini karena keberaniannya menerima Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di Cendana saat Soeharto menjadi Ketua GNB periode 1992-1994. Sayangnya, saat itu Soeharto tidak menawarkan perdamaian bagi Israel-Palestina di Jakarta, sehingga hadiah Nobel diberikan untuk Perdamaian Oslo antara Yasser Arafat dan Rabin-Perez di tahun 1994.

Ketiga, di tahun 1999, Habibie adalah orang Indonesia berikutnya yang layak menerima Nobel. Sayangnya, meletus peristiwa penjarahan dan pembantaian di Dili pasca referendum 30 Agustus 1999, sehingga kegagalan itu berulang kembali. Hadiah Nobel pun melayang ke Medecin Sans Frontieres.

Pemimpin Indonesia selanjutnya, Gus Dur, juga gagal mendapat Nobel karena belum berkesempatan membuat gebrakan, padahal Gus Dur adalah elit yang berani ke Israel di tengah pergolakan Israel-Palestina. Megawati juga kurang memiliki waktu untuk melakukan maneuver, walau dia menjadi presiden pertama yang mendatangi Amerika setelah tragedi WTC 11 September 2001 dan bertemu Presiden George W. Bush.

Jikapun Indonesia di era SBY-Kalla layak menerima Nobel, itu menjadi tak mungkin setelah terjadinya eksekusi terhadap Tibo pada 22 September 2006, mendahului bom Bali. Lalu pada 3 Oktober 2006, tertuduh pembunuh Munir, Polycarpus, dinyatakan bebas. Hadiah Nobel pun mendarat ke Muhammad Yunus.

Kegagalan-kegagalan itu bisa jadi karena lagi-lagi Indonesia mengeluarkan keputusan bombastis, misalnya keputusan yang “lebih RRT dari RRT”. Paralel dengan ambisi menggelar Olimpiade tandingan setelah diskors oleh IOC dari Olimpiade Tokyo, Bung Karno juga berniat mendirikan PBB tandingan yang disebut CONEFO (Conference of the New Emerging Force). Gedungnya megah menandingi gedung PBB, yang kemudian dijadikan gedung MPR-DPR setelah Bung Karno lengser. Berlanjut pada 6 Januari 1965, Bung Karno keluar dari PBB karena marah atas terpilihnya Malaysia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 1965. Namun, CONEFO tidak pernah mendapat dukungan siapa pun, termasuk dari RRT yang diandalkan dan diharapkan. Sebab, RRT sendiri rupanya lebih suka memperoleh kembali posisinya sebagai Pendiri dan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB menggantikan Taiwan.

Makin ironisnya lagi, pada tahun 1971 justru Menteri Luar Negeri RI Adam Malik selaku Ketua Majelis Umum PBB menjadi sosok yang mengukuhkan kembalinya status RR T sebagai Pendiri dan salah satu dari lima Anggota Tetap Dewan Kemanan PBB. Posisi Adam Malik itu tidak akan tercapai lagi oleh Menlu Indonesia sampai sekitar 100 tahun, sebab posisi Ketua MU PBB itu digilir satu tahun untuk setiap negara. Karena ada 196 negara di dunia, maka kita harus menunggu setidaknya 100 tahun lebih sejak 1971 barulah bisa menjadi ketua MU PBB lagi, betapa pun pintarnya Menlu RI, siapa pun dia, kecuali bila anggaran dasar PBB diubah.

Yang terakhir, ketika Indonesia menjadi antikomunis, negeri Paman Sam kecipratan untung. Di Korea, Amerika Serikat kehilangan korban jiwa dan milyaran dolar untuk mempertahankan Korea Selatan dari ancaman komunis Korea Utara tahun 1954. Di Vietnam pada 1954 sampai 1975, AS juga harus kehilangan 50.000 jiwa dan milyaran dolar dan akhirnya terusir dari Vietman pada 1975. Sementara di Indonesia, Amerika memperoleh durian runtuh: Indonesia dari “pro-blok komunis” mendadak jadi anti komunis dan pro-Barat secara gratisan. Disebut “durian runtuh” sebab negara lain memperoleh arus bantuan luar biasa untuk menjadi anti-komunis, seperti bekas musuh Sekutu, Jerman dan Jepang malah dibantu AS untuk bangkit membendung komunisme. Korea Selatan, Taiwan, Philipina, dan Thailand juga memperoleh bantuan masif karena anti-komunis dan sekutu blok Barat antikomunis. Indonesia justru jadi antikomunis karena perang saudara 1965 dan Bung Karno pun lengser.

Kalau mau dikemas lebih komprehensif, sebetulnya penting untuk dipikirkan tentang bagaimana berdiplomasi secara lihai untuk memperoleh quid pro quo, tit for tat atau win win solution, dan bukan “dirugikan” atau jadi pihak yang berkorban secara gratis untuk kepentingan pihak lain yang seharusnya “membayar kompensasi”.  Indonesia sering mengklaim sebagai negara yang bangga dengan perjuangan perang kemerdekaan melawan penjajah dan bukannya mendapat kemerdekaan “karena hadiah” seperti Malaysia. Tapi fakta pahit historis berkata bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara bekas terjajah yang dibebani membayar hutang bekas penjajah, yang mana kondisi ini tidak diderita oleh negara lain.

Indonesia seharusnya lihai memanfaatkan interaksi geopolitik, misalnya dengan gesit melakukan manuver diplomasi  quid pro quo, menikmati turbulensi geopolitik untuk memperoleh manfaat dari momentum tersebut. Konkretnya, di era Perang Dingin, kalau suatu negara masuk Blok Barat atau Timur mereka pasti akan memperoleh “grant”, bantuan logistik dari polisi dunia Amerika atau lawannya Uni Soviet, RRT.

 

Penulis: Christianto Wibisono

Penyunting: Inasshabihah

Gambar diambil dari: abc.net.au

COMMENTS