10 Catatan CITA untuk Pemerintah Perihal Pajak e-Commerce

10 Catatan CITA untuk Pemerintah Perihal Pajak e-Commerce
RUPS, WIKA Bagi Dividen Rp 457 M dan Rombak Direksi-Komisaris
Kementerian PUPR Terima Bantuan Rapid Test dan APD dari K-Water Indonesia

Menteri Keuangan dikabarkan akan menerbitkan sebuah peraturan baru tentang Pajak e-Commerce. Tentunya, hal ini turut mengundang perhatian Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).

Diungkapkan langsung oleh Yustinus Prastowo, selaku Direktur Eksekutif CITA, dirinya menjabarkan 10 poin cacatan penting, yang ditujukan kepada pemerintah agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan.

Pertama, Yustinus menjabarkan akan prinsip perpajakan yang jelas dan bersandar akan asas kepastian (certainty) dan keadilan (equity). Sehingga, dalam hal ini siapapun yang mampu harus membayar pajak, dan pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang atau aturan.

Poin kedua berupa penjelasan mengenai e-commerce, yang merupakan sebuah fenomena cukup baru dan semakin penting dalam dunia bisnis dan perekonomian Indonesia.

“e-commerce merupakan fenomena cukup baru dan semakin penting dalam dunia bisnis dan perekonomian Indonesia. Maka pengaturan e-commerce menjadi sangat penting dan relevan agar memberi kepastian bagi investor, pelaku, dan masyarakat sebagai konsumen,” ucap Yustinus dalam rilis resminya.

Poin ketiga mengacu kepada negara yang memiliki hak, yang mana salah satunya pajak yang terutang dari aktivitas bisnis e-commerce. Dari sektor ini, perlu diatur agar tercipta keadilan (membayar pajak sebagaimana perdagangan konvensional) dan pasti (didasarkan pada aturan yang jelas dan fair).

“Keempat adalah upaya pemerintah menerbitkan aturan yang secara khusus mengatur e-commerce layak diapresiasi. Lebih dari itu, aturan ini diharapkan mampu menangkap dinamika bisnis yang sangat cepat, padat modal, dan sensitif terhadap regulasi yang tidak responsif. Maka rumusan aturan yang komprehensif, jelas, mengedepankan kepastian, kompatibel dengan pengaturan di negara lain, serta memberi insentif yang tepat akan sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Di poin kelima, Yustinus menjabarkan e-commerce merupakan sektor yang baru tumbuh. Maka dirinya lebih mengingatkan kepada pemerintah untuk hati-hati dalam mengambil kebijakan. Hal ini bertujuan untuk tidak men-discourage para pelaku.

Oleh karenanya, perlu identifikasi dan klasifikasi yang jelas terkait model bisnis dan skala bisnis yang ada. Pelaku start up seyogianya mendapat perlakuan berbeda (insentif), agar dapat tumbuh kembang dengan baik, difasilitasi, dan terus dijaga agar kelak dapat berkontribusi maksimal bagi negara.

Yustinus juga turut meminta kepada pemerintah untuk dapat fokus pada registrasi (pendataan dan pendaftaran para pelaku agar menjadi wajib pajak melalui representative office yang ada untuk pelaku luar negeri dan/atau menjadi pengusaha kena pajak), di poin keenam ini.

“Domain kewenangan ada di Kominfo, namun seyogianya tidak masuk ke ranah pajak. Saat registrasi mereka sekaligus ditetapkan sebagai wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak sesuai kondisi,” tuturnya menjelaskan.

“Memaksakan menjadi BUT tanpa mengubah UU PPh seyogianya tidak dilakukan demi kredibilitas Pemerintah. Hal ini untuk menciptakan keadilan antara pelaku domestik dan yang berdomisili di luar negeri harus diciptakan equal playing field dengan kebijakan yang menjamin perlakuan setara. Maka koordinasi Kominfo dan DJP menjadi sangat penting,” tambahnya.

Catatan ketujuh Yustinus untuk pemerintah adalah jenis pajak yang akan dipungut, dalam hal ini adalah PPN atas transaksi penjualan barang dan jasa kena pajak. Hal ini untuk memudahkan administrasi, sehingga dapat diusulkan pengenaan PPN dengan nilai lain/tarif efektif sehingga lebih sederhana dan mudah.

Kedelapan, pemerintah diharapkan mampu memperhatikan para pelaku bisnis rintisan (start up) agar dapat diberi insentif untuk tumbuh dan tidak ter-discourage dibandingkan pelaku bisnis konvensional.

“Migrasi model bisnis ke medium lain juga perlu diantisipasi, misalnya media sosial, sehingga perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak buruk,” ungkapnya.

Di poin kesembilan, Yustinus mengharapkan pemerintah untuk terus dapat mencari skema paling efektif, termasuk administrasi yang mudah dan murah, agar bisnis e commerce dapat berkembang lebih baik.

“Maka komparasi dengan negara lain menjadi penting, termasuk mendengarkan suara para pelaku usaha,” jelasnya.

Poin terakhir, dirinya mengharapkan aturan baru perihal pajak e-commerce tidak ambisius untuk mengejar potensi pajak dalam jangka pendek saja.

“Aturan baru seyogianya tidak ambisius untuk mengejar potensi pajak dalam jangka pendek, namun menciptakan kepastian dan ruang pertumbuhan bisnis yang baik agar kelak kita dapat memetik hasil yang semakin besar,” tutupnya.

Penulis: Yustinus Prastowo

Penyunting: CBAS

COMMENTS