Rohingya dan Politik (Online) Kita

Rohingya dan Politik (Online) Kita
Survei PUSPEK Unair: Presiden Didukung 82% Publik di Tengah Pandemi
PILKADA 2020 Resmi Ditunda Karena COVID-19, Simak Rinciannya!

Isu Rohingya kembali memanas dalam seminggu terakhir. Sejak 25 Agustus 2017, ratusan warga etnis minoritas di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, tewas mengenaskan. Puluhan ribu orang mengungsi ke perbatasan Bangladesh dengan membawa cerita-cerita mengenaskan tentang pembantaian, penyiksaan, dan pemerkosaan oleh tentara.

Horor kemanusiaan ini sejatinya sudah santer terdengar sejak beberapa bulan silam saat tentara Myanmar mulai menggelar “operasi pembersihan” di wilayah Rakhine. Kita semua tentu sepakat, apa yang terjadi di Myanmar merupakan tragedi yang tidak boleh dibiarkan. Presiden Jokowi dalam pernyataannya Minggu malam, 3 September 2017, dengan tegas menyampaikan, kekerasan ini harus dihentikan.

Isu Rohingya juga menarik perhatian netizen, alias warga dunia maya di Internet. Sejak pekan silam, tagar #RohingyaMuslims cukup banyak beredar, meskipun secara global masih belum mampu menohok menjadi trending topic. Popularitasnya bahkan masih kalah dengan #GamesOfThrones yang cukup hits pekan lalu.

Di Indonesia, perhatian pada isu ini terasa lebih kuat. Kedekatan geografis dan sentimen agama tampaknya memperkuat perhatian netizen Indonesia ketimbang warga dunia maya lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, cukup banyak trending topic terkait dengan Rohingnya berseliweran di ranah maya kita. Mulai dari kata “Rohingya” sendiri, Krisis Rohingya, Rakhine State, #KamiRohingya, hingga beberapa topik tentang Menlu Retno yang tampaknya terus dipantau netizen sejak ditugaskan Jokowi datang ke Myanmar.

Dalam sepekan terakhir, isu Rohingya tampaknya hanya bisa disaingi oleh Raisa dan Jonru.

Kuatnya perhatian publik Indonesia pada kasus Rohingya tidak disia-siakan para politikus kita. Maklumlah, negara ini dalam satu dasawarsa terakhir telah bertransformasi menjadi “republik medsos”. Semua data menyatakan, saat ini setidaknya seratus juta Warga Negara Indonesia telah memiliki akses ke Internet dan mayoritas penggunanya memanfaatkan untuk mengakses media sosial. Berkoar di media sosial artinya menyampaikan pesan ke puluhan juta rakyat Indonesia, tidak peduli pesan yang disampaikan benar atau tidak.

Akhir pekan silam, seorang wakil ketua parlemen berkicau di Twitter, menuduh wibawa Indonesia di ASEAN merosot karena diplomasi luar negeri yang melempem soal Rohingya. Setelah memuji negara tetangga yang dinilainya “lebih berani”, dia pun melemparkan tuduhan langsung. “Rezim ini kelihatan tak mendukung masyarakat #rohingya yg jd korban pengusiran n pembantaian. Apakah krn kebetulan mereka muslim?” tulisnya dalam kicauan yang hingga tulisan ini dibuat telah mendapat 2.016 balasan, 1.064 retweet, dan 1.566 suka.

Seorang mantan menteri yang sekarang duduk di parlemen juga memilih memenuhi linimasanya dengan cuitan tentang Rohingya. Sayangnya mantan presiden partai yang sempat mendoakan agar Presiden Jokowi menjadi gemuk ini terpeleset mem-posting foto Insiden Tak Bai di Thailand pada 2004 sebagai kejadian pembantaian di Rakhine. Setelah dihujani protes, foto tersebut dihapus dan dia menyampaikan permohonan maaf.

Setelah meminta maaf, mantan Menkominfo ini tetap mengklaim telah mendapatkan banyak foto korban pembantaian di Rakhine – yang sampai sekarang tak kunjung diunggahnya. Mungkin takut salah lagi. Satu hal yang menurut saya sangat epik, di linimasa yang sama dia mengklaim pernyataan Presiden Jokowi tentang Rohingya disampaikan setelah diminta oleh partainya. Wow!

Memanfaatkan media sosial sebagai alat solidaritas bagi kelompok tertindas seperti Rohingya tentu sah-sah saja, bahkan perlu diacungi jempol jika dilakukan dengan niat yang tulus. Namun memanfaatkan isu Rohingya untuk kepentingan politik suatu kelompok, tampaknya kurang terpuji, kalau tidak boleh dibilang tak punya hati nurani.

Sejak Pemilihan Presiden 2014 memang masih tersisa kelompok politik yang selalu ingin menghantam pemerintahan saat ini. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, tentu sah-sah saja apabila pemerintah diserang menggunakan informasi yang akurat didukung data yang valid. Masalahnya, kelompok ini cenderung menggunakan informasi abal-abal dengan data siluman untuk melakukan serangan di dunia maya.

Saat informasi ngawur yang mereka sebarkan terbukti salah, biasanya ada dua sikap. Pertama, penyebar informasi yang salah akan meminta maaf – entah tulus atau tidak. Pilihan kedua, mereka akan dengan gagah-berani bilang,”Tuntut saja, saya tidak takut! Saya membela kebenaran!” Hmm..

Kelompok politik yang sama – atau setidaknya memiliki kepentingan politik yang sama – saat ini juga terus-menerus memanfaatkan media sosial untuk menggoreng Krisis Rohingnya menjadi konflik antar-agama: Rohingya yang Islam ditindas oleh Myanmar yang mayoritas pemeluk agama Budha.

Tidak bisa dipungkiri, di negara manapun, sentimen agama dan rasial hampir tidak pernah absen dalam penindasan terhadap minoritas – termasuk dalam kasus Rohingya. Indonesia pun sebagai salah satu kampiun demokrasi di Asia Tenggara hingga saat ini belum mampu menghapuskan sepenuhnya penindasan terhadap kaum minoritas – baik minoritas agama maupun etnis.

Mungkin benar, kasus Rohingya tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari penindasan pada kelompok agama minoritas, apalagi di sebuah negara junta milter yang baru mulai belajar berdemokrasi seperti Myanmar. Namun kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan Krisis Rohingya sebagai konflik antar-agama. Perlu ada penelitian yang lebih dalam oleh tim pencari fakta independen sebelum meloncat ke kesimpulan semacam itu.

Namun bagi kelompok yang sekedar ingin mencari panggung – di dunia maya maupun nyata – memelintir krisis ini menjadi konflik antar-agama tentu lebih greget. Untuk memperkuat sentimen agama, kelompok ini dengan entengnya mengajak masyarakat untuk mengikuti aksi demonstrasi di Candi Borobudur.  Ajakan aksi yang rencananya akan digelar pada 8 September mendatang ini banyak menyebar melalui aplikasi instant messenger sejak akhir pekan silam. Untungnya, polisi dengan tegas melarang aksi digelar di candi kebanggaan Indonesia itu.

Dari dua topik utama ini, terlihat ada upaya menggiring opini publik untuk memercayai bahwa Krisis Rohingya adalah konflik agama dengan umat Islam sebagai korbannya. Pemerintah Indonesia kemudian dituduh seolah tidak melakukan apapun, yang ujung-ujungnya menuduh pemerintahan saat ini alergi atau bahkan anti-Islam.

Masih memanfaatkan media sosial berbasis internet, kelompok ini kemudian berteriak-teriak agar pemerintah mengusir duta besar Myanmar, memutuskan hubungan diplomatik,  dan mengirimkan Pasukan Garuda ke Rakhine – sesuatu yang sulit dilakukan oleh pemerintah yang berpikiran waras.

Langkah Pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Myanmar selama ini justru menguntungkan bagi kelompok minoritas Rohingya. Hubungan baik ini memungkinkan pemerintah Indonesia mengirimkan sepuluh kontainer bantuan kemanusiaan berisi sandang dan pangan ke Rakhine pada akhir Desember 2016 silam. Pemerintah Indonesia juga diperbolehkan membangun enam sekolah di wilayah konflik – sesuatu yang tidak mungkin dilakukan jika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar.

Langkah diplomatik mengirimkan Menlu Retno juga ditanggapi dengan baik oleh pemerintahan Myanmar dan solusi damai usulan Indonesia diterima dengan tangan terbuka. Namun bagi sebagian orang, langkah positif ini tetap ditanggapi dengan nyinyiran dan ajakan demo tetap digaungkan melalui aplikasi perpesanan daring.

Sentimen agama tampaknya menjadi senjata yang tersisa untuk mendeskreditkan pemerintah yang saat ini memiliki tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 80 persen. Hari ini kita melihat senjata itu ditembakkan membabi-buta di dunia maya dengan peluru isu Rohingya, esok kita akan melihat peluru dari isu-isu lain. Jelang tahun politik 2019, saya yakin akan semakin banyak isu yang dimanfaatkan sebagai peluru sentimen agama.

Sebagai sesama warga bangsa pecandu media sosial, saya harap Anda bersabar. Ini ujian.

 

Sigit Widodo

Praktisi Internet dan Pengamat Media Sosial

 

COMMENTS