Efisiensi, Kunci Pembenahan Sistem BPJS yang Semrawut

Efisiensi, Kunci Pembenahan Sistem BPJS yang Semrawut
Dua Permohonan Uji Materi UU Ciptaker Diajukan ke Mahkamah Konstitusi
Kirim Foto Meteran Listrik PLN Kamu via Whatsapp untuk Dapat Potongan Biaya

Awal tahun ini, semua direktur rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan (kadinkes) dikumpulkan di Jakarta oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mereka diberi sinyal amat jelas bahwa BPJS mulai defisit karena rumah sakit mengajukan tagihan yang berlebih dari seharusnya. Saya kebetulan menjadi narasumber di sana dan mendengarkan versi dokter, rumah sakit, dan BPJS.

Harus diakui dengan adanya BPJS, rumah sakit pun seperti mendapat “durian runtuh” dan banyak yang menjadi tidak efisien.  Itu yang saya “baca” dari pertemuan itu.  Maafkan saya kalau saya salah. Tapi memang jadi tak sehat. Boros.  Mereka mengajukan segala tagihan yang terpisah-pisah. Biaya dokter sendiri, laboratorium sendiri, apotek, dan obat terpisah, dan seterusnya. Akibatnya, biaya berobat jadi mahal.

Lalu BPJS mengimbau agar rumah sakit menjadi lebih efisien. Maka tampilah beberapa rumah sakit yang menjadi role model, antara lain RS Pelni dan RS Anisa yang kemudian menjadi tempat kunjungan para pimpinan rumah sakit.

Ibu Direktur Utama RS Pelni bercerita bagaimana rumah sakitnya menjadi efisien dengan menerapkan teknologi dan menurut saya itu mengganggu sekali. Ia memperbaiki proses bisnisnya, bahkan RS Pelni menjadikan satu-satunya unit yang memberi kontribusi positif dalam keuntungan PT Pelni. Dokter-dokternya konon juga happy. Itu situasi awal tahun ini yang saya dengar sendiri.

Kok bisa?

Mereka bilang, kalau tagihan dibuat rumah sakit parsial atau terpisah seperti di atas, jelas itu menjadi inefisien. Padahal ketika pasien bertambah akibat BPJS, banyak rumah sakit juga punya potensi pendapatan lebih banyak mulai dari pendapatan parkir, kantin, dan rumah makan, serta seribu satu jasa lainnya. Sebut saja nonmedic income. Plus kalau business process-nya diintegrasikan maka total benefitnya jadi besar.

Tapi begitulah sikap masing-masing. Ada yang mau berubah, ada yang cuma menggerutu. Padahal rumah sakit kelas A bisa dapat pemasukan besar untuk setiap jasanya ketimbang klinik. Misalnya untuk cuci darah rumah sakit kelas A (hampir semua RSUD) itu bisa mematok harga Rp1,2 juta per sekali datang pasien cuci darah, sementara klinik yang kecil sudah bisa untung dengan hanya Rp550.000 karena dianggap kelasnya lebih rendah.

Jadi, ada potensi masalah inefisiensi yang perlu ditangani kalau kita mau menyelamatkan sistem jaminan kesehatan dan sosial kita.

Setiap tahun akibat inefisiensi ini, sistem tersebut diduga bisa mengakibatkan BPJS defisit puluhan hingga ratusan miliar yang berakibat negara harus berutang ke luar negeri.

Saya tak tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi di pemerintah kota dan administrasi BPJS yang dikeluhkan Bu Dokter tadi. Bisa saja memang ada yang kerja brengsek dan senang membuat hal mudah jadi sulit. Bisa saja. Tapi baiknya ini didalami dengan kepala dingin dan perbaiki akar masalahnya. Semoga dokter-dokter segera dibayar dengan baik dan jangan lagi terjadi masalah.

 

BPJS Menjawab

Pihak BPJS pun akhirnya memberikan keterangan sehubungan dengan beredarnya video viral atas nama seorang dokter (dr RY Sp.An) dalam seminar yang memberikan testimoni berkaitan dengan berita dokter mogok di  salah satu RSUD (kemungkinan di Batam), karena ada hak pegawai rumah sakit yang diduga belum dibayarkan.

Untuk menghindari informasi yang menyesatkan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Setelah kami lakukan identifikasi, klaim rawat jalan maupun klaim rawat inap yang ditagihkan oleh RSUD tersebut kepada BPJS Kesehatan, telah diproses dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat kami tegaskan bahwa pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS kepada RSUD dimaksud berjalan lancar sesuai ketentuan. Secara rutin BPJS Kesehatan membayar klaim bahkan di awal Agustus tahun 2017 juga klaim sudah dibayarkan sesuai tagihan yang sudah diverifikasi. (https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2017/502/Agar-Klaim-Lancar-Pastikan-Berkas-Faskes-Lengkap)
  2. Tentang adanya mogok pegawai RSUD dimaksud kepada manajemen rumah sakit, silakan pihak-pihak yang memberikan komentar atas hal ini dapat bertanya kepada manajemen rumah sakit. BPJS Kesehatan bukan pada posisi menjelaskan permasalahan internal pengelolaan keuangan rumah sakit dengan tenaga kesehatan yang diberitakan belum dibayarkan jasa mediknya. (http://www.haluankepri.com/batam/104903-dirjend-akui-adminitrasi-rsud-masih-buruk-.html)
  3. Pada saat terjadi mogok kerja, BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan manajemen RSUD tersebut dan terkait prosedur pelayanan kesehatan sementara bagi peserta JKN-KIS pada saat mogok kerja. Bagi peserta JKN-KIS yang dirujuk ke RSUD tersebut juga sudah diminta ke fasilitas kesehatan lain di Kota Batam untuk dapat dilayani demi kepentingan kemanusiaan.
  4. Di luar kejadian tersebut, BPJS Kesehatan terus berkoordinasi agar pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS di Kota Batam tetap berjalan normal seperti biasanya. Kalau ada hal-hal yang harus diperbaiki terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, sesuai semangat pengembangan berkelanjutan, BPJS Kesehatan, siap untuk menerima masukan dan koreksi dari pihak manapun.

Demikian kami sampaikan.

Nopi Hidayat

Humas BPJS Kesehatan

Nomor telepon +62 21 4246063

 

Rhenald Kasali

Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Pakar Manajemen Perubahan

Penyunting: AKD

COMMENTS