Percepat Perbaikan Infrastruktur Berkelanjutan

Percepat Perbaikan Infrastruktur Berkelanjutan
6 Ruas Tol Baru Jabodetabek Siap Dioperasikan pada Akhir 2020
Presiden Jokowi Dukung Penuh Fase Uji Klinis Vaksin Covid-19

Inovasi teknologi harus menyumbang pada pengembangan model baru dari pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini demi membuat sistem yang lebih berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan berkelanjutan memerlukan perubahan nilai dan institusional, serta penyesuaian budaya. Membaurkan pengembangan berkelanjutan dengan kebijakan arus utama merupakan hal yang vital untuk menjangkau kerja sama internasional dan nasional.

Sebagai salah satu poros penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur berkelanjutan dan sistemnya menciptakan tulang punggung ekonomi, lantaran menyediakan manfaat sosial dan ekonomi pada masyarakat. Selain itu juga menurunkan harga, membesarkan pasar, dan memfasilitasi aktivitas perniagaan. Sistem infrastruktur efisien dan efektif untuk menyediakan barang, jasa, dan informasi pada publik akan menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sosial sebuah negara.

Agar menggapai pengembangan ekonomi yang dipercepat, pemerintahan Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi bertahap untuk lima tahun mendatang, melalui program pengembangan infrastruktur berskala besar. Menurut pemerintah, negara membutuhkan sekitar US$416.5 miliar untuk pengembangan infrastruktur pada 2015 hingga 2019.

Sekretariat ASEAN (2015) memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan $1.3 triliun untuk dana pengembangan infrastruktur publik hingga 2030. Sumber pendanaan untuk pengembangan infrastruktur terutama dari anggaran negara, investasi asing langsung, dan kerja sama publik-swasta.

Menanggapi situasi ini, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Paket stimulus terbaru, dikeluarkan pada April, berfokus pada kemudahan berbisnis dengan mengurangi prosedur berbisnis serta perizinan agar menarik lebih banyak investasi.

Sebuah penelitian pemetaan prioritas untuk pengembangan infrastruktur transportasi, pembuangan, air, dan energi dalam 33 ibukota provinsi juga diidentifikasi dan dapat digunakan untuk perencanaan strategi demi menurunkan kesenjangan infrastruktur regional (CFID, 2015-2016).

Disampaikan dalam meja bundar Asian Development Bank (ADB) terbaru dalam peraturan infrastruktur di Tiongkok, India, dan Indonesia, saya berpendapat bahwa kunci penting untuk partisipasi sukses dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia terletak pada beberapa hal, yaitu: mendukung perencanaan dan penyampaian proyek, berkolaborasi dalam skema kerjasama publik-swasta (public-private partnership, PPP) dengan perusahaan milik negara Indonesia (state-owned enterprises, SOE) dan meningkatkan partisipasi dari perusahaan kecil dan medium nasional (small and medium enterprises, SME), serta penyaluran pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat industri nasional.

PPP berperan penting dalam keberhasilan pengembangan infrastruktur dengan memproduksi manfaat optimum untuk pemegang saham: menyediakan infrastruktur publik, penetapan harga yang wajar untuk mengakses layanan infrastruktur, dan menghasilkan pendapatan bagi sektor swasta. Demi menciptakan manfaat tersebut dan meningkatkan kelayakan proyek, inovasi dan proyek infrastruktur bernilai tambah harus diadakan. Proyek bernilai tambah akan mempengaruhi skema pembiayaan dan kerja sama secara langsung.

Singkatnya, faktor esensial untuk infrastruktur kerja sama publik-swasta adalah kualitas dari kelayakan proyek, ditaksir melalui nilai uang (vfm). Penerapan nilai rekayasa dalam perencanaan megaproyek dapat pula digunakan. Contohnya, pembangunan MRT Jakarta, rel kereta bandara, dan terowongan kendali banjir dengan total perkiraan biaya lebih dari $5 juta dolar dapat digapai melalui proyek pengembangan terintegrasi, menggabungkan fungsi dari kendali banjir dan transportasi publik untuk memecah kemacetan ketersediaan dana.

Terowongan Public Railways and Stormwater Infrastructure (PRASTI) yang diajukan, berdiameter 19 meter, akan memanjang hingga sekitar 9 kilometer. Tingkat pertama dan kedua dapat digunakan untuk MRT serta transportasi rel bandara, dan tingkat terendah sebagai terowongan kendali banjir.

Ditambah lagi, konstruksi utilitas jaringan seperti telekomunikasi dan internet super cepat, serta pengembangan komersil bawah tanah, dapat dipakai untuk optimalkan manfaat proyek. Keuntungan transportasi subsidi silang dan pengembangan bisnis langsung bisa difungsikan sebagai penutup pendanaan publik untuk terowongan banjir, menghemat miliaran dolar.

Usaha dalam efektivitas biaya dan pengadaan proyek bernilai tambah membentuk dasar dari percepatan pengembangan infrastruktur ketika muncul kendala finansial. Alokasi dana untuk pembiayaan infrastruktur dapat ditambahkan dengan memanfaatkan potensi finansial domestik Indonesia dalam pasar saham, obligasi pemerintah, obligasi proyek, reksadana, dana pensiun, serta asuransi.

Potensi pembiayaan dapat dimaksimalkan dengan memberlakukan undang-undang dan kebijakan yang kondusif bagi masuknya investasi infrastruktur dan insentif pemerintah, dengan mempertimbangkan opsi dan tingkat pengembalian. Proyek infrastruktur bernilai tambah dan skema pembiayaan infrastruktur yang efektif akan dapat meningkatkan kelayakan proyek sehingga mendorong aliansi strategis antara pemerintah dan sektor swasta.

Terakhir dan tak kalah penting, pembentukan badan pemerintah yang berdedikasi untuk merumuskan, koordinasi, dan evaluasi kebijakan infrastruktur lintas sektor. Badan pemerintah tersebut berfokus pula pada fasilitasi dan pemberian insentif, serta kemitraan disarankan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memindahkan pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat industri nasional.

Penulis merupakan anggota dewan eksekutif untuk Center of Sustainable Infrastructure (CSID) di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat.

Penulis: Mohammed Ali Berawi

Penerjemah dan Penyunting: ANM

Tulisan ini pernah dimuat dalam bahasa Inggris di Jakarta Post http://www.thejakartapost.com/academia/2016/08/26/accelerating-sustainable-infrastructure-development.html

COMMENTS