Indonesia Generasi 5.0 Pada Seabad Indonesia di 2045

Indonesia Generasi 5.0 Pada Seabad Indonesia di 2045
Rancangan Postur APBN 2021 Harus Antisipasi Risiko Pandemi
Pemerintah Revisi APBN 2020 Demi Percepatan Penanganan Covid-19

Apabila kita membagi generasi kepemimpinan sejak 1945 menjadi 4 generasi, Bung Karno akan menjadi generasi 1.0, Jenderal Soeharto generasi 2.0, Gus Dur sebagai generasi 3.0, dan angkatan Jokowi-Ahok sebagai generasi 4.0.

Siapkah generasi pasca Jokowi-Ahok memimpin generasi 5.0 mewujudkan Indonesia sebagai negara nomor empat paling berkualitas di dunia pada seabad Indonesia 2045?

Saya menghadiri sidang Wantimpres dengan seluruh Bappeda dan selusin pakar dalam acara bertema Kebangkitan Ekonomi Indonesia 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Wantimpres Ibu Sri Adiningsih, didamping anggota Jan Darmadi, dan Soeharto Monoarfa. Setelah mengikuti curhat, kritik maupun usulan dan pandangan yang disampaikan oleh para pakar yang berasal dari generasi 5.0 saya menjadi optimis.

Proyeksi optimis yang realistis justru banyak dibuat oleh lembaga-lembaga dari luar Indonesia seperti PWC, McKinsey, World Bank, IMF, dan World Economic Forum. Mereka percaya percaya Indonesia pasti bangkit, meski tahunnya berbeda-beda: bisa 2030, 2040,atau 2050. Tapi jelas bahwa pada 2025 Indonesia sudah mentas dari bahaya terjebak stagnasi “the middle income trap”. Jika ekonomi bisa tumbuh 7 persen per tahun, maka pada 2026 kita sudah mentas dari upper middle income dan masuk ke high income status dengan pendapatan per kapita USD 11.870.

Salah satu kendala utama kita saat ini adalah inefisiensi produktivitas nasional berupa tingginya ICOR di angka 6,4. Secara sederhana, Icremental Capital Output Ratio (ICOR) dapat diartikan sebagai ukuran yang menyatakan besarnya tambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit pengeluaran.

Tingginya angka ICOR kita disebabkan oleh high political cost dari rent seeker bureaucracy dan legislature intermediary. Presiden Jokowi memahami akar masalah yang krusial ini. Pada satu front, pungli rutin sehari-hari oleh birokrat di lapangan diberantas oleh Saber Pungli. Meskipun pungli seolah hanya sepele perkara sepuluh ribuan, tapi kalau dikalikan jumlah populasi jutaan bisa berarti 10 milyar rupiah per hari atau sekitar 4 triliun rupiah per tahun.

Di front lain terdapat hight cost political intermediaries berupa praktek KKN, seperti kasus KTP-e dengan nilai yang menakjubkan. Proyek 5,9 triliun rupiah dikorupsi 2,3 trilun rupiah atau 40 persen. Bila ini dianggap sebagaoi mega korupsi langka dan “tarif umum KKN” adalah 20 persen, maka belanja APBNP 2017 yang 1.366,9 triliun rupiah berpotensi raib 272 triliun ditelan KKN high cost politicking. Pemberantasan korupsi secara tuntas oleh KPK diharapkan bisa menurunkan ICOR 6,4 itu dengan pelaksanaan belanja negara yang bersih dari KKN.

Generasi Bung Karno yang memimpin negara selama 20 tahun mewarisi utang Hindia Belanda sebesar USD 1,1 milyar yang dilunasi pada 1956 dan tersisa USD 150 juta. Mereka menutup tirai kekuasaan dengan mewarisi utang USD 2,4 milyar yang sebagian besar dipakai untuk membangun Angkatan Udara dan Angkatan Laut terbesar di belahan bumi Selatan. Kekuatan ini digunakan untuk menekan Belanda agar menyerahkan Irian Barat.

Memang perang akhirnya batal karena interfensi Presiden Kennedy. Transisi damai penyerahan Irian Barat dilakukan lewat PBB tanpa perang terbuka dengan Belanda.

Generasi Jenderal Soeharto memakai pola Repressive Developmetalist Regime ala Korea Selatan. Generasi yang diberkati rezeki minyak ini ber-dwifungsi menjadi kutukam KKN. Pertamina justru mewariskan utang USD 10 milyar kepada negara, 4 kali lipat dari utang Bung Karno. Generasi 2.0 mewariskan Indonesia yang terpuruk, persis seperti nasib generasi 1.0 pada 1966.

Di bawah dua presiden dan generasi serta sistem politik yang satu di ujung kiri Sosialisme Etatisme dan satunya di ujung kanan Junta Developmentalist, keduanya gagal dan terpuruk mempertahankan nilai Rupiah yang di tahun 1950-an setara dengan S$ 1 (dolar Melayu dan Singapura). Malaysia dan Singapura sendiri kemudian juga berbeda kinerja mata uang sehingga sekarang uang dolar Singapura berharga tiga kali lipat Ringgit Malaysia.

Generasi 3.0 – penerus Orla dan Orba dalam Orde Reformasi – dengan empat presiden, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY,menjalankan kebijakan eklektik: tidak mau terjebak pada dogma ekstrim kiri Marxis atau ekstrim kanan junta militer. Namun di level global, generasi ini justru menghadapi tantangan ekstrim kanan sipil: paham teokrasi kanan, kilafah ISIS yang bukan sekedar gejala lokal seperti dulu DI/TII/NII di era trio Kartosuwiryo, Kahar Muzakkar, dan Daud Beureuh.

Generasi 4.0 Jokowi-Ahok menghadapi tumbuhnya ekstrim kanan teokrasi lokal dengan kilafah global. Pada setiap generasi selalu ada korban yang menyedihkan serta melahirkan stigma dan trauma politik nasional yang luar biasa.

Pada era generasi Indonesia 1.0, pemberontakan fisik terbuka memakan korban mantan perdana menteri ke-3 Republik Indonesia: Mr, Amir Syarifuddin dieksekusi karena terlibat PKI Madiun. Tan Malaka, yang meskipun Marxis namun menjadi lawan politik PKI, justru menjadi korban tewas di tangan pasukan Letkol Sukotjo (kelak menjadi walikota Surabaya di tahun 1970-an). Generasi ini juga sudah saling memenjarakan lawan politik, seperti mantan perdana menteri kedua Syahrir yang wafat dalam tahanan politik Orde Lama.

Generasi 1.0 ini ditutup dengan tragedi G30S ketika militer lapangan membunuh para jenderal, yang rencananya hanya akan diadili, sehingga memicu reaksi amok terhadap PKI dan membuka jalan lengsernya Bung Karno dari tampuk kekuasaan.

Generasi 2.0 Soeharto menyingkirkan lawan – para jenderal seangkatan yang dinilai ambisius dan bisa menjadi pesaing – dari kotak percaturan politik secara canggih, diam-diam dan tidak terasa. Soeharto bertahan 32 tahun melalui berbagai semi-kudeta yang gagal: dari Malari 1974, 1978, bahkan bertahan hingga 1998 dan hanya jatuh karena ekonomi terpuruk akibat KKN kebablasan dari kroni kerabat keluarga besarnya.

Generasi 3.0 Habibie melakukan terobosan demokratis: membebaskan tahanan politik dan membebaskan pers secara liberal. Gus Dur membalikkan diskriminasi anti-Tionghoa oleh rezim Soeharto, dan Megawati menuntaskan residu krismon, disusul SBY dengan stabilitas dua masa jabatan dan kinerja “average” serta “hoki” menjadi anggota G 20.

Generasi 4.0 Jokowi- Ahok ingin menuntaskan penyakit the sick man of ASEAN, menjadi the assertive ASEAN big Brother, dan memberdayakan Poros Maritim bersinergi dengan OBOR Tiongkok. Generasi ini muncul dari luar establishment, dari daerah memasuki belantara politik ibukota Jakarta yang penuh konspirasi dan elite “Ken Arokian”. Jokowi survive dengan kinerja ekonomi yang prima secara empiris global dan regional. Tapi oposisi menebar virus hipokondria, suatu penyakit psikologi yang merasa menderita sakit berlebihan dan kebablasan sehingga meskipun tidak sakit namun merasa sakit. Kalau sakit sedikit merasa sudah sakit parah seperti hampir mati.

Oposisi menyebarkan virus hipokondria sambil menggerakkan ochlocracy alias mobocracy. Massa digiring sebagai penekan untuk mengubah kebijakan nasional serta melengserkan lawan politik secara brutal tanpa melalui pemilu konstitusional, melankan melalui ochlocracy.

Di tengah situasi seperti itu, dalam sidang Wantimpres saya menyatakan tetap optimis bahwa pasca jokowi-Ahok akan lahir generasi 5.0: generasi milenial yang akan mampu membebaskan diri dari belenggu ideologi abad 19: Marxisme, Rasisme, dan Kabilisme, menuju rezim dan sistem Meritokrasi Pancasila. Generasi 5.0 pasti bukan dari pendaur ulang kudatuli karena harus mewujudkan Indonesia nomor empat di dunia dalam kualitas pada 2045.

Penulis: Christianto Wibisono

Penyunting: AKD

COMMENTS