Anatomi 72 Tahun Rupiah

Anatomi 72 Tahun Rupiah
Presiden Jokowi Rilis Perpres Terkait Penetapan dan Penyimpanan Kebutuhan Pokok
Kelas Menengah Berperan Penting Sebagai Penggerak Ekonomi Indonesia

Saya dibuat takjub dengan langkah bijak menghentikan polemik pro-kontra redenominasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mengingat redenominasi memerlukan tahapan 11 tahun untuk dijalankan, langkah ini jelas bukan prioritas penting untuk dilaksanakan sekarang. Apalagi di tengah turbulensi kemelut politik “Kudatuli 2.0” sebagai turunan kontroversi ambang batas Pilpres 2019.

Presiden ketujuh kita lahir pada 21 Juni 1961. Artinya Jokowi baru berumur 4 tahun ketika Bung Karno melakukan sanering ketiga pada 13 Desember 1965. Langkah Bung Karno ini kemudian berujung pada “pelengseran merangkak” presiden pertama itu oleh presiden kedua dengan dikeluarkannya Surat perintah 11 Maret 1966 untuk mengatasi kemelut ekonomi politik menyusul kudeta G30S 1 Oktober 1965 dan terpuruknya ekonomi akibat sanering Rp 1.000 uang lama diganti dengan Rp.1 uang baru.

Menteri Keuangan, Sumarno SH, dan Gubernur Bank Indonesia, Jusuf Muda Dalam, bersama Wakil Perdana Menteri, Chairul Saleh, mengumumkan kebijakan sanering dari Istana Cipanas yang kemudian memicu demo Aksi Tritura 10 Januari sampai 11 Maret 1966.

Sebetulnya uang Rp. 1.000 itu juga sudah hasil sanering kedua Indonesia pada 24 Agustus 1959. Ketika itu Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Djuanda, dan Menteri Muda Keuangan, Notohamiprojo, menghapus 1 nol pada mata uang Rp 1.000  bergambar gajah dan Rp 500 bergambar Macan menjadi Rp 100 dan Rp 50. Selain sanering, pemerintah juga meminjam paksa deposito  di atas Rp 25.000 dan ditukar dengan obligasi 40 tahun.

Saya baru masuk SMA Loyola Semarang waktu sanering kedua dan sudah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia ketika sanering ketiga dilakukan. Meski masih siswa SD Xaverius B, saya juga masih ingat sanering pertama yang disebut “Gunting Syafrudin”. Pada 10 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, menggunting mata uang Rp 5 menjadi separuh, dan sisanya ditukar jadi obligasi 40 tahun.

Mungkin hanya sedikit generasi seumur saya yang masih sadar dan ingat betapa dalam waktu 15 tahun, presiden populis Bung Karno telah gagal mengelola ekonomi. Kegagalan ini berdampak pada penurunan kurs mata uang Rupiah yang pada 1950-an masih setara dengan 1 dolar Malaya atau Singapura menjadi terpuruk di Asia Tenggara.

Namun harus dicatat, Indonesia memang satu-satunya bekas negara jajahan yang dibebani utang rezim kolonial Hindia Belanda. Utang Hindia Belanda sebesar USD 1.130 juta pada 1949 sebagian besar telah dilunasi, dan hanya tersisa USD 171 juta pada 1956, atau tersisa 15 persen. Demikian hasil penelitian Doktor Thee Kian Wie yang dikutip van Zanden – Daan Marks dalam Buku Ekonomi Indonesia 1800-2010 halaman 283.

Harus dicatat juga, seluruh utang Bung Karno sebesar USD 2,4 milyar digunakan untuk membangun armada Angkatan Laut berkapal selam dan Angkatan Udara dengan MIG mutakhir yang terkuat di belahan bumi Selatan. Kedigdayaan militer ini diperlukan untuk membebaskan Irian Barat.

Seandainya John Kennedy tidak tewas setelah mendamaikan RI dan Belanda dan Irian (Papua) bisa diserahkan tanpa perang kepada Indonesia, barangkali Bung Karno bisa menyampaikan pidato Tahun Kemenangan pada 17 Agustus 1952, dan Indonesia bisa mensukseskan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969.

Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana sendiri didukung oleh teknokrat berorientasi pasar di tengah arus pasang ideologi Sosialisme Etatisme Manipol Orde Lama. Sujatmoko dan Sarbini berhasil membisiki Bung Karno melalui Waperdam Subandrio untuk mencanangkan Deklarasi Ekonomi pada 26 Maret 1963. Sayang, konfrontasi dengan Malaysia kemudian memakan energi bangsa, meski Bung Karno bertujuan menciptakan musuh bersama agar TNI dan PKI bersatu di bawah panji Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Sanering 13 Desember 1965 menjadi casus belli meledaknya people power untuk melengserkan Bung Karno dan mengorbitkan Jendreal Soeharto. Pendulum ekonomi mengayun ke kanan setelah era Etatisme Manipol.

Dunia sedang berada pada puncak Perang Dingin dan Indonesia menempuh jalan anti-Komunis. Rezim repressive developmentalist seperti di Korea Selatan dan Taiwan berdiri selama Soeharto berkuasa 32 tahun,  tapi pemerintahnya tidak pernah sepi dari 5 kali devaluasi. Sesuai Hukum Besi Ekonomi, nilai suatu mata uang tidak bisa dikomando oleh diktator proletariat kiri maupun rezim junta militer kanan. Suatu negara dan mata uangnya bisa kuat hanya bila negara itu mampu berproduksi dan berniaga dengan mitra global, kemudian memperoleh surplus karena ekspor barang dan jasanya melampaui impor barang atau jasa yang diperlukan untuk pertumbuhan pendapatan per kapita, serta peningkatan kesejahteraan dan apresiasi nilai mata uangnya.

Riwayat historis kita, tidak peduli rezim kiri atau kanan, partai politik dan politisi partisan “syariah” atau “sekuler”, atau teknokrat non-partisan, semuanya bermuara pada sanering. Syafrudin Prawiranegara dari Masyumi sedangkan Djuanda dan Notohamiprojo non-partisan. Gubernur Bank Indonesia 1959 Lukman Hakim, memilih mengundurkan diri sebagai protes karena tidak dilibatkan dalam sanering gajah macan ditembak mati itu. Sumarno dan Jusuf Muda Dalam sendiri “Sukarnois”, dan rezim kiri Bung Karno harus tumbang karena rupiah terpuruk.

Soeharto mengalami 5 kali devaluasi: 3 kali oleh Prof Ali Wardhana. Tiga kali devaluasi ini menurunkan nilai rupiah dari Rp 250 menjadi Rp 378 per USD pada 1970, Rp 378 menjadi Rp 414 per USD pada 1971, dan Rp 415 menjadi Rp 625 per USD pada 1978. Dua kali devaluasi dilakukan oleh Radius Prawiro. Pada 1983 Rp 702,59 menjadi Rp 970 per USD dan pada 1986 Rp 1.134 ke Rp 1.644 per USD.

Menteri Keuangan Sumarlin dilarang melakukan devaluasi karena Soeharto malu bolak-balik pidato ekonomi kuat dan tidak akan ada devaluasi, tapi ternyata harus melakukan lima kali devaluasi. Maka pada 1991 ada gebrakan Sumarlin: politik uang ketat dan suku bunga double digit overnight rate.

Ketika krisis Baht merebak pada 2 Juli 1997, dari Portland USA berdasarkan tren inflasi dan kurs rupiah, Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) mengusulkan kepada pemerintah untuk segera “menyerah” dengan mendevaluasi Rupiah langsung dari Rp 2.250 ke Rp. 5.000 per USD. Sebab kalau mata uang Anda lemah, Ratu Elizabeth dan Bank of England sekalipun terbukti tidak mampu mempertahankan nilai Poundsterling pada 1992. George Soros pun dikenal sebagai the maverick who beats the Bank of England.

Sejarah berjalan misterius karena IMF memberi resep penutupan bank, tanpa sadar bahwa belum ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) semacam FDIC di Amerika Serikat. Soeharto pun terlambat mengundang Steve Hanke yang mengusulkan rupiah dipatok dengan CBS pada kurs Rp. 5.000 – persis seperti usul PDBI, namun baru 6 bulan setelahnya.

Sekalipun Presiden Clinton menelpon Presiden Soeharto dari Air Force One, keterpurukan ekonomi yang dipicu salah resep anti-devaluasi, ngotot merasa fundamental ekonomi RI kuat dan meng-unpeg rupiah pada bulan Agustus 1997 itu, kemudian mengakibatkan people power dan regime change pada Mei 1998. Kurs paling nadir sebetulnya  terjadi pada Januari 1998 dengan nilai Rp 17.000 per USD,  tapi tentu kita tidak boleh menghibur diri bahwa sekarang Rp 13.330 per USD lebih kuat dari ground zero Soeharto.

Saya menulis sejarah 3 kali sanering dan 5 kali devaluasi ini berdasar empiris historis Indonesia sebagai komplemen terhadap para penganjur redenominasi yang sibuk mengkaji empiris global, tapi melupakan bahwa faktor social trust masyarakat juga harus diperhitungkan – bukan hanya matematis ekonometrik. Irrational exuberance, faktor psikologis sosial rakyat yang 8 kali digunting, di-sanering, didevaluasi tentu tidak mudah dicekoki dengan data empiris Zimbabwe.

Pengusaha mebel dari Solo itu ternyata lebih bijak dari semua politisi dan teknokrat, baik yang partisan maupun profesional. Presiden Jokowi adalah insinyur yang sadar sejarah. Meski mungkin tidak piawai menulis esei, tapi paham sejarah psikologis people power karena memang dia lahir dari people power yang muak dengan politisi establishment yang terbukti dari semua spektrum gagal menguatkan rupiah.

Rupiah hanya bisa kuat kalau Indonesia membangun kapabilitas produksi dan ekspor untuk surplus. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur dan ICOR (Icremental Capital Output Ratio) diturunkan agar mobilisasi seluruh kekuatan Indonesia Inc. memotong para “middleman”: sumber high cost rent seeking bureaucracy and politicians.

 

Penulis: Christianto Wibisono

Penyunting: AKD

COMMENTS